ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 49 P/HUM/2010 (persekutuan perdata notaris)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

Persekutuan Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut Burgelijke Maatschap diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang berbunyi:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Dari pasal ini dapat ditarik unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), bermaksud membagi keuntungan bersama.

Ada dua macam bentuk persekutuan perdata menurut pasal 1620 sampai dengan pasal 1623 KUH Perdata yaitu:

  1. Persekutuan umum (algehele maatschap) yaitu perserikatan yang tidak mengadakan perincian, baik seluruhnya ataupun sebagian harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para teman serikat (pesero/teman serikat).
  2. Persekutuan khusus (bijzondere maatschap) yaitu perserikatan yang inbreng (pemasukan)nya dari para teman serikat ditentukan secara terperinci baik seluruhnya maupun sebagian.

Keahlian sebagai Notaris dapat menjadi modal bagi para notaris untuk membuka kantor bersama. Hal ini dikarenakan keahlian sebagai notaris merupakan suatu keterampilan yang khusus dan spesifik sehingga dapat memberikan manfaat bagi perserikatan perdata. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

“Notaris dapat menjalankan dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.”

Penggunaan kata ‘persekutuan’ dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbeda dengan pasal 20 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UU 30/2004) yang menggunakan istilah ‘perserikatan’.

Istilah perserikatan juga digunakan dalam peraturan organic sebagai perpanjangan pasal 20 ayat (3) UU 30/2004 yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut Permen Perserikatan Perdata Notaris).

Dalam kepustakaan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan, dan perserikatan.[1] Dalam tulisan ini akan digunakan terminologi ‘perserikatan perdata’ yang mengacu pada terminologi yang digunakan dalam Permen Perserikatan Perdata Notaris.

Adapun Persyaratan untuk menjadi teman serikat dalam perserikatan perdata Notaris diatur di dalam Bab II Persyaratan Pendirian Perserikatan Pasal 3 ayat (1) Permen Perserikatan Perdata:

(1) a. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;

  1. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
  2. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
  3. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
  4. mempunyai kondite baik; dan
  5. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Kemudian untuk persyaratan pendirian Perserikatan Perdata Notaris telah dirumuskan di dalam pasal 4  ayat (1) dan ayat (2) Permen Perserikatan Perdata sebagai berikut :

(1) Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal tardapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:

  1. perkawinan atau semenda; dan/atau
  2. darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d

Masalah kemudian timbul ketika ada Notaris yang ingin membentuk persekutuan perdata bersama Notaris lain yang masih memiliki hubungan sedarah dan kekeluargaan seperti dimaksud pasal 4 ayat (2) Permen Perserikatan Perdata, walaupun berada dalam satu wilayah kerja yang sama.

Kasus ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung  Nomor 49/P/HUM/2010 tentang permohonan uji materiil yang diajukan oleh Sutjipto SH., M.Kn, Aristiya Agung Setiawan, SH., M.Kn., dan Arianti Artisari, SH., M.Kn, (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon) yang pada tanggal 30 Juli 2010 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf f, dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (Permen Perserikatan Perdata Notaris) melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010 selanjutnya memberikan kuasa subtitusi kepada Sjafrudin, SH., M.Hum. Drs. Suparno, SH., MH., Nur Ali, SH., MH., Abriana Kusuma Dewi, SH., Delmawati SH., MH., Hedra Adi Satya untin, SH., MH., Nur Yanto, SH., MH., yang masing-masing telah disebut memegang jabatan masing-masing di Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia , selanjutnya disebut sebagai Termohon.

 

  • Rumusan Masalah

Untuk menganalisan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2010 perlu dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

  1. Bagaimana posisi kasus terkait dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2010 ?
  2. Apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan Hak Uji Materiil terhadap Permen Perserikatan Perdata Notaris ?
  3. Bagaimana Legal Standing para Pemohon ?
  4. Mengapa Notaris yang memiliki hubungan seperti yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf f, dan pasal 4 ayat (2) Permen Perserikatan Perdata Notaris dan Notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagi pejabat Negara (pasal 3 ayat (1) huruf d) tidak dapat melakukan perserikatan perdata Notaris ?

 

  • Tujuan Permasalahan
  1. Untuk mengetahui posisi kasus sebelum menganalisa lebih jauh tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2010.
  2. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Hak Uji Materiil (judicial review) terhadap Permen Perserikatan Perdata Notaris.
  3. Untuk mengetahui kedudukan hokum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil.
  4. Untuk mengetahui alasan dan/atau dasar pertimbangan sehingga Notaris yang memiliki hubungan seperti yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf f, dan pasal 4 ayat (2) Permen Perserikatan Perdata Notaris dan Notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagi pejabat Negara (pasal 3 ayat (1) huruf d) tidak dapat melakukan perserikatan perdata Notaris

BAB II

PEMBAHASAN

 

  • Posisi Kasus Putusan MA No. 49 P/HUM/2010

Bahwa 1, Sutjipto, SH M.Kn, 2, Aristiya Agung setiawan SH, M.Kn dan Aryanti Artisari SH,M.Kn selanjutnya disebut sebagai para Pemohon mengajukan permohanan hak uji materiel pada tanggal 29 Juli 2010 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2010 dan didaftar dibawah register No. 49 P/HUM/2010.

Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian pada pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf f, dan pasal 4 ayat (2) Permen Perserikatan perdata Notaris dianggap bertentangan pasal 1320, pasal 1338 dan pasal 1618 KUH Perdata, pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) pasal 20 ayat 3, pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 3 UU/30/2004, pasal 3 ayat 2 dan pasal 73 UU Hak asasi manusia, dan pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa para pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta pasal 4 ayat 2 Permen perserikatan perdata Notaris. Dalam surat permohonannya para pemohon memuat:

  1. Bahwa PEMOHON I adalah notaris yang sedang mengambil cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara, sehingga dengan berlakunya peraturan menteri tersebut menjadi tidak dapat menjalankan perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris yang menjalankan cuti karena alasan lain.
  2. Bahwa PEMOHON I sebagai notaris yang mempunyai keluarga notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris lain yang tidak memiliki keluarga yang berprofesi sebagai notaris. Hal ini juga tidak memenuhi asas keadilan dibandingkan dengan profesi advokat dan akuntan publik yang menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata tanpa pembatasan apapun untuk memilih teman serikat.
  3. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai calon notaris yang mempunyai keluarga notaris, pada saat menjadi notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata.

Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010 selanjutnya memberikan kuasa subtitusi kepada Sjafrudin, SH., M.Hum. Drs. Suparno, SH., MH., Nur Ali, SH., MH., Abriana Kusuma Dewi, SH., Delmawati SH., MH., Hedra Adi Satya untin, SH., MH., Nur Yanto, SH., MH., yang masing-masing telah disebut memegang jabatan masing-masing di Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia , selanjutnya disebut sebagai Termohon, dalam jawabannya tanggal 17 september 2010 menolak pendapat dan permohonan pemohon karena pemohon tidak mempunyai dasar hokum yang kuat dan hanya didasarkan pada pendapat pribadi semata-mata.

Dalam jawabannya, Termohon menjawab:

  1. Pasal 1320, Pasal 1338 juncto Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung norma bahwa persekutuan perdata (perserikatan) dibuat berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak memiliki kebebasan dalam berkontrak sepanjang Para pihak tersebut cakap untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak yang membuatnya.
  2. Sebagai fakta hukum bahwa para advokat maupun akuntan publik di Indonesia yang membuat perserikatan perdata adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak membatasi dan tidak ada.

Bahwa Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa : “Perserikatan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perserikatan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadinya karenanya”. (dua) orang yang dimaksud dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah 2 (dua) orang yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban (atau tanggung jawab) masing-masing, sedangkan antara lelaki dan perempuan yang menikah terjadi percampuran harta, sehingga selanjutnya dianggap satu pihak.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang persetujuan kebebasan berkontrak, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 mengatur mengenai bentuk yang khusus dalam berkontrak. Jadi dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu undang-undang yang bersifat khusus, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sesuai aksioma yang berlaku bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum (lex specialis derogat lex generalis), sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perserikatan Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Jabatan Notaris mengandung norma bahwa setiap notaris mempunyai hak cuti maksimum selama 12 (dua belas) tahun dan tidak dibedakan alasan apapun untuk menggunakan hak cutinya, sehingga baik notaris yang cuti karena diangkat menjadi pejabat negara maupun notaris yang cuti karena alasan lain memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, termasuk notaris penggantinya. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, seorang notaris dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara harus diperlakukan sama dengan notaris yang mengambil cuti karena alasan lain, beserta notaris penggantinya.

Bahwa pasal 20 ayat (3) UU 30/2004 belum secara rinci diatur persyaratan pendirian perserikatan, tujuan perserikatan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan berakhirnya teman serikat, pengurusan perserikatan, perubahan akta pendirian dan pembubaran perserikatan. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur persyaratan pendirian perserikatan dalam Pasal 20 UUJN tersebut, selain menyulitkan para Notaris yang akan mendirikan perserikatan Perdata dan petugas yang berwenang melayani penerimaan permohonan pendaftaran pendirian perserikatan karena tidak ada standar acuan yang dijadikan pedoman, juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang berkewajiban merinci aturan lebih lanjut apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas dan dapat menimbulkan multi tafsir, dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tercipta kepastian hukum. Dengan tujuan itulah maka dibuat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut telah memberikan kesempatan dan tidak membatasi hak asasi manusia para notaris dalam mendirikan Perserikatan Perdata, tetapi hanya mengatur dan menata tata cara pendirian Perserikatan sehingga hakekat dan tujuan pendirian Perserikatan Perdata tersebut sejalan dengan hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia.

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penerapan hukumnya dengan merinci dan memperjelas ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dengan demikian asas pembuktian dengan mudah dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Tidak ada satu asas pun yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya yang dilanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.

Pada ringkasan posisi kasus tersebut diatas, pemohon tidak saja mempermasalahkan tidak diperbolehkannya Notaris yang memiliki keluarga Notaris untuk melakukan perserikatan perdata Notaris, tetapi juga Notaris yang dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara juga tidak dapat melakukan perserikatan perdata Notaris.

Mahkamah Agung setelah membaca, mempelajari dan memahami substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon dan jawaban dari temohon, dalam amar putusannya pada hari kamis tanggal 11 nopember 2010 mengadili; menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon, dan menghukum para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

 

2.2       Kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review merupakan kewenangan atributif yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil menyebutkan tentang pengertian Hak Uji Materiil yaitu:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/PERPU ;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain dari pada urutan hierarki peraturan perundang-undangan diatas, adapula jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya tersebut yaitu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mencakup:

“peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pedoman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dimuat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut:

  • Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.
  • Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dikarenakan permohonan 49 P/HUM/2010 diajukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Permen Perserikatan Perdata Notaris adalah peraturan dibawah undang-Undang yang terjadi akibat dari ditentukannya pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Melihat dari ketentuan tersebut diatas maka Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah peraturan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, yang ditetapkan pada tanggal 8 Pebruari 2010, dan Permen Perserikatan Perdata Notaris tersebut dapat dijadikan obyek Permohonan Keberatan dan dapat dimohonkan Hak Uji Materiil.

 

  • Kedudukan Legal Standing para Pemohon

Legal standing menurut Black’s Law Dictionary adalah “A Party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right”.[2] Yaitu hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Hak mengajukan permohonan pengujian atau legal standing tersebut dapat dikatakan serupa dengan doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d’ interest, point d’ action). Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (propietary interest) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (injury in fact) .

Legal Standing dalam pengajuan permohonan uji materiil diatur di dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomr 3 Tahun 2009. Lebih lengkapnya Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi :

  • Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
  • Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Berdasar pada ketentuan tersebut, maka Pemohon telah memenuhi legal standing. Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan oleh Permen Perserikatan Perdata Notaris.

2.4       Alasan tidak diperbolehkannya Notaris yang memiliki hubungan seperti yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf f, dan pasal 4 ayat (2) Permen Perserikatan Perdata Notaris dan Notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagi pejabat Negara (pasal 3 ayat (1) huruf d) tidak dapat melakukan perserikatan perdata Notaris.

Dalam jawaban Termohon, Termohon menjelaskan bahwa munculnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f serta Pasal 4 ayat (2) pada saat penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, dilandasi pemikiran agar para Notaris yang menjadi anggota Teman Serikat:

  • lebih obyektif dalam menangani dan menghadapi suatu masalah. hukum;
  • mencegah terjadi conflic of interest atau perbenturan kepentingan di antara Teman Serikat; serta
  • mencegah agar tidak saling menutupi apabila terjadi pelanggaran.

Dilihat dari alasan tersebut, pencantuman pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta pasal 4 ayat 2 Permen Perserikatan perdata adalah sebagai kontrol terhadap perserikatan agar tidak merugikan masyarakat apabila ada Notaris yang memiliki itikad tidak baik dan mencegah kartel keluarga. Hal ini berarti bila ada Suami-isteri yang kedua-duanya Notaris, tidak tertutup sama sekali untuk mendirikan Perserikatan, asalkan dalam Perserikatan tersebut terdapat Teman Serikat yang tidak mempunyai hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya, ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Permen Perserikatan perdata Notaris.

Sedang mengenai Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara dilandasi pemikiran bahwa yang dapat mendirikan Perserikatan adalah Notaris yang aktif atau nyata menjalankan jabatannya, tidak dalam keadaan cuti, sehingga secara hukum Notaris tersebut kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berkurang. Karena saat Notaris menjadi pejabat Negara, dia tidak berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU 30/2004 karena yang bersangkutan menjalani cuti. Pendirian perserikatan perdata atau menjadi teman serikat dalam perserikatan perdata adalah kapasitas sebagai Notaris aktif bukan dalam kedudukan sebagai Notaris yang sedang cuti atau menjadi pejabat Negara.

Termohon dalam surat jawabannya mengatakan bahwa dalil yang digunakan oleh pemohon yang kesemuanya mempunyai hubunan keluarga Notaris dianggap menunjukan bahwa Pemohon berniat atau beritikad untuk membentuk kartel keluarga Notaris, padahal Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum.

Mahkamah Agung dalam dasar pertimbangannya juga mengungkapkan kesepakatannya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon.

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dimaksud merupakan pelaksanan dari ketentuan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf d dan f serta Pasal 4 ayat 2 dimaksud dilandasi agar Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diharapkan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa adanya norma persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam perserikatan perdata tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d Peraturan Menteri tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi malahan sejalan dengan ketentuan tersebut, karena pada asasnya Notaris yang dapat mendirikan perserikatan perdata adalah Notaris yang aktif atau nyata menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; Menimbang, bahwa keberadaan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 KUH Perdata merupakan norma yang bersifat umum, sedangkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya (in casu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata) merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sehingga dalam membentuk perserikatan perdata, Notaris wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris;

Menimbang, bahwa sifat/kharakter jabatan Notaris dibandingkan dengan jabatan akuntan publik dan advokat adalah berbeda, sehingga pengaturan terhadap jabatan- jabatan tersebut juga terdapat adanya perbedaan, sehingga eksistensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidaklah bersifat diskriminatif dan tidaklah bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h dan huruf j UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

Akan tetapi ada keganjilan pada tujuan dibentuknya perserikatan perdata notaries pada huruf (a) dan (b), yang dicantumkan Termohon dalam jawabannya. Yaitu tujuan dibentuknya perserikatan perdata yang meliputi:

  1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan;
  2. meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan
  3. efisiensi biaya pengurusan kantor.

Lumban Tobing mengtakan[3] bahwa perserikatan perdata notaries tidak menguntunkan bagi masyarakat umum karena hal itu menurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentan notaris yang dikehendakinya, lebih-lebih ditempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang notaries. Pada poin (b) perlu dipahami bahwa notaries adalah pejabat umum, sebuah profesi, sebuah keahlian, yan memiliki kewenangan-kewenangan yan ada didalam undang-undang. Artinya notaries dituntut untuk memahami seluruh kewenangannya dan dianggap telah ahli untuk melakukan kewajiban dan kewenangan notaries. Sehinga poin (b) dirasakan kurang tepat menggunakan kata ‘meningkatkan’.

BAB III

PENUTUP

 

  • Kesimpulan
  1. Peserikatan perdata Notaris tidak lepas dari pro dan kontra. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2010 menandakan bahwa masih banyak hal yang dapat disoroti dari Perserikatan Perdata Notaris.
  2. Berdasarkan uraian yang telah diurai di pembahasan, para pemohon telah memenuhi persyaratan formil, kepentingan dan legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004.
  3. Termohon dalam jawabannya telah menanggapi seluruh pasal dan ketentuan yang dijadikan dalil oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan demi penjelasan. Adapun dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya atas pasal 1320, pasal 1338 dan pasal 1618 KUH Perdata, pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) pasal 20 ayat 3, pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 3 UU/30/2004, pasal 3 ayat 2 dan pasal 73 UU Hak asasi manusia, dan pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j UU pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat daripada dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Mahkamah Agung sebagai judex factie mempunya fungsi menganalisan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang. Pada dasarnya persoalan ini hanya persoalan mengemukakan argumentasi, terlepas dari benar atau tidaknya suatu produk hokum.
  • Saran
  1. Perserikatan perdata notaries sebaiknya menyangkut perserikatan dalam arti yang sempit, yaitu penggunaan gedung dan fasilitas yang sama, sedangkan mengenai pembuatan akta dan pertanggungjawaban hokum terhadap akta yang dibuat merupakan tanggungjawab oleh masing-masing anggota perserikatan.
  2. Harus ada penyatuan istilah ‘persekutuan’ dengan ‘perserikatan’ yang mana hendak digunakan. KUHPerdata menggunakan istilah Persekutuan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jabatan Notaris terbaru menggunakan istilah persekutuan, maka perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur Persekutuan Perdata, bukan lagi Perserikatan Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2010

 

  1. Buku

Ali, Chidir, Badan Hukum, 1996,  Penerbit : Alumni, Bandung.

Henry Campbell Black. 1999.  Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group

Tobing, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, 1996, Cetakan keempat, Penerbit : Erlanga, Jakarta

 

  1. Internet

 

Anonim, http://litbangdiklatkumdil.net/dok-kegiatan-litbang-kumdil/764-kewenangan-uji-materiil-peraturan-perundang-undangan-di-bawah-undang-undang.html, diakses tanggal  01/04/2014 jam 10.10 WIB

Anonim, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257/perbedaan-judicial-review-dengan-hak-uji-materiil, diakses tanggal 31/03/2014 jam 15.00 WIB

Hamdy, M Kholis, http://www.jimlyschool.com/read/news/338/hak-uji-materiil-di-mahkamah-agung/, diakses tanggal 01/04/2014 jam 10.03 WIB

Kusumasari, Diana, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257/perbedaan-judicial-review-dengan-hak-uji-materiil, diakses tanggal 01/04/2014 jam 10.15 WIB

 

[1]  Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.133

[2] Henry Campbell black. 1999.  Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group

[3] Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan keempat, Erlanga, Jakarta, 1996, hal. 107

Advertisements

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Dalam Perspektif Functional (Sociological) Jurisprudence

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang.

Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) dalam hukum pidana dikenal ada dua macam, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan perbuatan melawan hukum dalam pengertian materiil.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel.[1]

Menurut Profesor van Hattum, mengenai wederrechtelijkheid itu terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan perkataan formele wederrechtelijkheid dengan apa yang disebut materieele wederrechtelijkheid atau tentang apa yang disebut wederrechtelijkheid dalam arti formal dengan apa yang disebut wederrechtelijkheid dalam arti material. Menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai  bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.[2]      

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.[3] Sifat melawan hukum formal berarti : semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Sedangkan sifat melawan hukum materiel berarti : bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar.[4]

Sedangkan Profesor Satochid Kartanegara, S.H. mengatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel.[5]

Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.” Selanjutnya penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : “yang dimaksud  dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 ayat (1) yang sedemikian itu, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menegaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi, pengertian perbuatan melawan hukum adalah dalam pengertiannya yang formil mau pun yang materiil. Hal tersebut mengingat pula bahwa tindak pidana korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ini ditegaskan pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja.

Dalam pandangan sociological jurisprudence, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sesuai disini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.[6] Bahkan functional (sociological) jurisprudence yang menganggap pandangan pure science of law sebagai amat terbatas dikaitkan dengan kehadiran hukum itu, sesungguhnya  berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Menurut pengikut aliran ini, “We can understand what a thing is only if we examine what is does.”[7]

Tindak pidana korupsi adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sejak bertahun-tahun silam. Oleh karena tindak pidana korupsi sebagai masalah sosial tidak juga dapat ditanggulangi dalam beberapa dekade tersebut, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum tidak saja dalam pengertian formil, melainkan juga dalam pengertian materiil, satu dan lain agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit dan canggih. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut diatas, telah mengubah paradigma yang dimaksud dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi dimaksud, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya menjadi perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja, dalam arti dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum hanya apabila telah melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis saja.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan dalam paparan diatas itulah, makalah ini mencoba untuk melihat Putusan Mahkamah Konstitusi 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli tersebut sebagai suatu produk hukum yang hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masalah sosial yang disebut tindak pidana korupsi, selama bertahun-tahun tersebut, dalam perspektif functional (sociological) jurisprudence, bahwa kehadiran hukum adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.  Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka tampaklah bahwa paradigma yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil mau pun dalam pengertian materiil, telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya tertanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, sehingga perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja.

  1. Rumusan Masalah.  
  2. Bagaimana perspektif functional (sociological) jurisprudence terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 ?
  3. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) ?
  1. Metode Pendekatan.

Makalah ini ingin melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut diatas dari perspektif ajaran filsafat hukum functional (sociological) jurisprudence, sehingga metode pendekatan yang relevan dipergunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (satutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analitical approach).

  1. Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach).

Pendekatan perundang-undangan (statutory approach), yang oleh Peter Mahmud Marzuki disebut pendekatan undang-undang (satute approach)[8] dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[9] Pendekatan ini digunakan in casu terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Pendekatan Kasus (case approach).

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[10] Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[11] Pendekatan ini digunakan in casu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007.

  1. Pendekatan Analitis (analitical approach).[12]

Pendekatan analitis ini diperlukan terutama dikarenakan penulisan makalah ini terutama menggunakan data-data sekunder yang berwujud bahan-bahan hukum, yaitu undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud diatas, sehingga timbul kebutuhan untuk menganalisis undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

  1. Kerangka Teoritik.

Sebagaimana tergambar dari judul makalah ini, maka kerangka teoritik atau landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam makalah ini adalah teori hukum atau filsafat hukum functional (sociological) jurisprudence.

Istilah “jurisprudence” berasal dari kata Latin, juris, yang artinya hukum, dan prudence yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, jurisprudence dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum.[13] Hingga saat ini belum didapat kata atau istilah yang tepat dalam Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan kata jurisprudence. Masalahnya karena dalam istilah ini tercakup materi baik filsafat hukum mau pun teori hukum. Barangkali istilah “filsafat (teori) hukum” sebagaimana yang digunakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dapat digunakan sebagai pegangan (lihat Pedoman Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1985), selain “ilmu hukum” dari Satjipto Rahardjo (1985).[14] Hal serupa dikemukakan pula oleh Achmad Ali yang mengatakan bahwa jurisprudence berasal dari dua kata Latin, yaitu “juris” yang berarti hukum, dan “prudence” yang berarti keahlian atau keterampilan, atau ilmu, teori dan bahkan juga mencakup makna filsafat. Sehingga umumnya istilah jurisprudence diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.[15]

Sociological jurisprudence adalah teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu (Charles Conway, 1971 : 2-3).[16] Roscoe Pound yang oleh banyak pakar dianggap sebagai the founding father of sociological jurisprudence[17] menunjuk kajian (sociological jurisprudence) ini sebagai suatu studi yang berkarakter khas tertib hukum, yaitu merupakan suatu aspek ilmu hukum yang sebenarnya.[18] Lloyd menuliskan bahwa sociological jurisprudence ini adalah suatu cabang dari ilmu-ilmu normatif yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan perundang-undangan di dalam pelaksanaannya, dan didasarkan pada nilai-nilai yang subyektif. Beberapa penulis menggunakan istilah-istilah ini untuk menunjukkan pada aliran sosiologis dalam ilmu hukum, yaitu para yuris yang melihatnya sebagai suatu studi tentang masyarakat untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih akurat.[19]

Sociological jurisprudence merupakan jalan tengah atas kritik pengikut aliran/mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrerich Carl von Savigny terhadap ajaran positivisme dengan tokoh-tokohnya, John Austin, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, mazhab positivisme hukum  mengindentifikasi hukum dengan perundang-undangan. Hanya dengan itu kepastian hukum akan diperoleh, karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Pemikiran ini mengimplikasikan perpisahan tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah.[20] Ajaran ini dikritik keras oleh Friederich Carl von Savigny yang kemudian diteruskan oleh muridnya, Pucha, yang kemudian meluas pula ke Inggris dan dikembangkan oleh Henry Maine. Kelompok ini menyerang mazhab positivisme hukum dengan mengatakan bahwa hukum bukan hanya yang dikeluarkan oleh penguasa dalam bentuk undang-undang, namun hukum adalah jiwa bangsa (volkgeist) dan substansinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Tidak hanya penguasa, rakyat yang terdiri dari kompleksitas unsur individu dan kelompok juga mempunyai kekuatan melahirkan hukum. Hukum bukan diciptakan, melainkan ditemukan.[21] Ditengah pertentangan itulah lahir sociological jurisprudence sebagai jalan tengah dengan mensintesiskan basis argumentasi yang berkembang pada kedua mazhab ini. Sociological jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum, dengan living law sebagai wujud penghargaan terhadap kepentingan peranan masyarakat dalam pembentukan hukum, dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Roscoe Pound kemudian menemukan konsep “hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engineering), atau dengan kata lain, hukum sebagai suatu independent variable yang dapat menimbulkan dampak berbagai aspek kehidupan sosial.[22]

Menurut Roscoe Pound, sociological jurisprudence hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut, disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa kalau sociological jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya, dari masyarakat ke hukum.[23]         

Inti pemikiran sociological jurisprudence ini ialah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.[24] Mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.[25]       

Menurut Eugen Ehrlich, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di lain pihak. Selanjutnya Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Dan disamping itu, pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang dan juga pada waktu yang lain, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, atau pun pada keputusan hakim, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan berpegang pada ajaran tersebut, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action), yang dibedakan dengan hukum yang tertulis (law in books) (Soerjono Soekanto, 1980 : 45).[26]    

       Selaras dengan pendapat Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound tersebut diatas, Paton       (1951 : 3), yang menggunakan terminologi functional (sociological) jurisprudence untuk menyebut sociological jurisprudence, mengatakan bahwa functional (sociological) jurisprudence menganggap pandangan pure science of law (yang mengkosentrasikan penyelidikannya pada teori-teori hukum yang bersifat abstrak, yaitu berusaha untuk menemukan elemen-elemen dari ilmu hukum murni berupa faktor-faktor yang diakui kebenarannya secara universal, terlepas dari preferensi, pandangan yang etis dan sosiologis) sebagai amat terbatas, dikaitkan dengan kehadiran hukum itu sesungguhnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Menurut para pengikut aliran ini, “We can understand what a thing is only if we examine what is does.”[27]

BAB II

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR : 003/PUU-IV/2006 TANGGAL 25 JULI 2006

  1. Amar/Diktum Putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 dijatuhkan pada tanggal 25 Juli 2006 atas permohonan Ir. Dawud Djatmiko yang pada saat itu sedang menjalani proses pidana dan ditahan oleh penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar pasal 2 ayat (1), penjelasan pasal 2 ayat (1), pasal 3, penjelasan pasal 3, dan pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.[28]

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam amar/diktum putusannya yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

“M E N G A D I L I  :

-Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

-Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

-Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

-Menolak permohonan Pemohon selebihnya.”

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan yang dikabulkan hanya permohonan yang berkenaan dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga pengertian perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, hanya dalam pengertian perbuatan melawan hukum formal saja. Penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertiannya yang materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  1. Pertimbangan (ratio decidendi) Putusan.

Untuk sampai pada amar/diktum putusan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi putusan dimaksud, yaitu yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

  1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang- undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
  2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
  3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

  1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada;
  2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta;
  3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;”

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagaimana dikutip tersebut diatas, maka yang menjadi ratio decidendi putusannya tersebut adalah bahwa ukuran perbuatan melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk),  yang dipergunakan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini oleh Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai suatu ukuran yang tidak pasti, yang bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada.

BAB III

ASPEK LIVING LAW  DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR : 003/PUU-IV/2006 TANGGAL 25 JULI 2006

       Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa inti pemikiran dari sociological jurisprudence, yang oleh Paton digunakan terminologi functional (sociological) jurisprudence, adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. “Sesuai” dalam pengertian ini ialah bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law).  Terlihat betapa sociological jurisprudence mengetengahkan pentingnya living law ini. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang amar/diktum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi-nya sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengabaikan rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, norma-norma kepatutan yang memenuhi syarat moralitas dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat sebagai apa yang diatas disebut the living law tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih mementingkan kepastian hukum tertulis, sehingga akhirnya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, hanya dipandang sebatas perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis). Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, norma-norma kepatutan yang memenuhi syarat moralitas dan norma-norma moral lainnya yang berlaku di masyarakat menjadi tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu tercela atau melawan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi karena telah melanggar norma-norma kepatutan hidup dalam bermasyarakat.

Memang, seperti diuraikan dalam ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal mana dalam implementasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dituangkan dalam pasal 1 ayat (1)-nya sebagai asas legalitas atau yang dikenal dengan nullum delictum sine praevia lege poenali (artinya : peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu).[29]  Namun, dari ketentuan tersebut, yang dipersyaratkan sebagai harus ada terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang itu adalah ketentuan pidananya, bukan unsur dari tindak pidananya. Unsur adalah bagian dari suatu tindak pidana. Untuk terjadinya suatu tindak pidana, semua unsur dalam tindak pidana dimaksud harus terpenuhi. In casu ketentuan pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud telah dituangkan dalam undang-undang, yaitu telah dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, sesungguhnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu memenuhi kualifikasi sebagai ‘unsur melawan hukum’ dalam suatu delik  korupsi, tidaklah tepat dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP, apalagi dibawa-bawa sampai ke tingkat konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu memenuhi kriteria sebagai melawan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi, disamping ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis), maka itu juga sesungguhnya merupakan wilayah nilai atau norma kepantasan/kepatutan hidup dalam masyarakat. Sehinggga apa yang dikatakan Eugen Ehrlich bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi, telah secara tepat dituangkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun hal tersebut justru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak mengakui adanya living law yang dipergunakan oleh Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut sebagai salah satu ukuran perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR : 003/PUU-IV/2006 TANGGAL 25 JULI 2006

DAN PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL

Eugen Ehrlich mengatakan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di lain pihak. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Dan disamping itu, pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang dan juga pada waktu yang lain, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, atau pun pada putusan hakim, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan berpegang pada ajaran tersebut, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.

Sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound tersebut diatas, Paton dengan functional (sociological) jurisprudence-nya mengatakan bahwa kehadiran hukum itu sesungguhnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Menurut para pengikut aliran ini, “We can understand what  a thing is only if we examine what is does.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertian materiil, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatah hukum mengikat.

Kalau diperhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut telah diuraikan argumentasinya mengapa sampai pengertian unsur “secara melawan” hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun dalam arti materiil, yaitu agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.[30]

Dari argumentasi dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut diatas, maka pembuat undang-undang menyadari betul bahwa tindak pidana korupsi adalah masalah sosial dalam masyarakat yang dilakukan dengan modus opreandi yang semakin hari semakin canggih dan rumit. Sebagaimana pula konsideran yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.[31]         

         Dengan melihat dan menghubungkan teori functional (sociological) jurisprudence dengan upaya-upaya pembentukan hukum sebagaimana pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pembentukan kedua undang-undang tersebut, khususnya dengan mengartikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun dalam arti materiil, yakni mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, maka kedua undang-undang tersebut sebagai hukum positif telah berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kedua undang-undang dimaksud sebagai suatu lembaga kemasyarakatan telah memenuhi fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, mengingat tindak pidana korupsi telah menjadi masalah sosial yang sangat serius dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Begitu pula jika dikaitkan dengan teori functional (sociological) jurisprudence sebagaimana pendapat Paton, yang mengatakan bahwa kehadiran hukum itu sesungguhnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, maka kehadiran kedua undang-undang tersebut memang berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial yang bernama tindak pidana korupsi tersebut. Akan tetapi ternyata pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam undang-undang dimaksud, oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, dilihat dari perspektif tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut adalah kontraproduktif, oleh karena dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya menjadi dalam arti yang formil saja, yaitu hanya sebatas yang melanggar peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) saja, sehingga akan semakin banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang tidak terjangkau oleh peraturan perundangan-undangan (peraturan tertulis). Padahal sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial kebangsaan yang tidak berkesudahan. Kehadiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru tidak berfungsi untuk (ikut) menyelesaikan masalah sosial yang bernama tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi sebaliknya. Sehingga dari perspektif functional (sociological) jurisprudence, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kontraproduktif bagi penyelesaian masalah sosial tindak pidana korupsi itu sendiri.

Oleh sebab itu pulalah Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun materiil, sebagaimana ternyata dalam putusan-putusannya setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, yang salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion. Dalam putusan mana Mahkamah Agung memberi pertimbangan yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

“1.bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur ”melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine ”Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

  1. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan ”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
  2. bahwa Hakim dalam mencari makna ”melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
  3. bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan ”hukum dan makna sebenarnya” (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
  4. bahwa ”apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kapada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik ”recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
  5. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
  6. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur ”secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
  7. bahwa ”Tujuan diperluasnya unsur ”perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum seara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji. SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
  8. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
  9. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi ”maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana ”melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentngan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
  10. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275K/Pid/1983, untuk peretama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
  11. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta trakat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidan korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;[32]

Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi putusannya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka pengertian unsur “melawan hukum” dalam dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, menjadi tidak jelas, oleh karena itulah kemudian Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum dengan menggunakan doktrin Sen-Clair (la doctrine du senclair), yang mengatakan bahwa penemuan hukum dibutuhkan apabila peraturannya belum ada untuk suatu kasus in concreto; atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa peraturan yang mengatur pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sudah ada, yaitu pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, akan tetapi peraturan itu menjadi tidak jelas karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas. Disamping itu, hakim memang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sangat tepat dan sesuai dengan apa yang disebut sebagai the living law tersebut diatas.

BAB V

K E S I M P U L A N

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang tergambar dalam keseluruhan bab makalah ini, kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Inti pemikiran sociological jurisprudence ialah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) ;
  2. Sociological jurisprudence bertujuan untuk lebih mengefektifkan perundang-undangan dalam pelaksanannya ;
  3. Sociological jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Sosiological jurisprudence adalah teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, pendekatannya dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dengan titik tolak pendekatannya dari masyarakat ke hukum ;
  4. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ;
  5. Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial ;
  6. Dalam pandangan functional (sociological) jurisprudence, kehadiran hukum di tangah-tengah masyarakat adalah berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat itu sendiri ;
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sesuai dengan dan mengabaikan hukum atau peraturan tidak tertulis, rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (the living law) ;
  8. Dalam perspektif functional (sociological) jurisprudence, kehadiran hukum dalam bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam mana korupsi (tindak pidana korupsi) adalah masalah sosial kebangsaan yang tidak berkesudahan sejak bertahun-tahun silam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum pemberantasan korupsi, dalam sudut pandang functional (sociological) jurisprudence adalah berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial korupsi itu sendiri. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 justru menganulir dengan mempersempit batasan perbuatan “melawan hukum” yang diatur dalam kedua undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga hanya menjadi perbuatan “melawan peraturan perundang-undangan” saja, bukan lagi “melawan hukum”. Dengan demikian pemberantasan korupsi akan semakin sulit, dus penyelesaian masalah sosial korupsi yang diharapkan itu menjadi semakin sulit diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA :

Achmad Ali, Prof., DR., S.H., M.H.,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal)  Theory  dan        

                          Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi    Undang-Undang (Legisprudence), Prenada media Group, Jakarta, Cetakan Ke-2, November 2009.

Andi Hamzah, DR,  S.H.,   AsasAsas    Hukum    Pidana,   Rineka   Cipta,   Jakarta,

Cetakan Ke-Dua, Edisi Revisi, Februari 1994.

Johny Ibrahim, Teori   &  Metodologi   Penelitian   Hukum   Normatif,    Bayumedia

Publishing, Malang, Cetakan Ke-Dua, 2006.

Komariah Emong Sapardjaja,  Dr.,  S.H.,   Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiel

                         Dalam   Hukum   Pidana   Indonesia,  Alumni,   Bandung,   Cetakan

Ke-1, Edisi Pertama, 2002.

Lamintang, Drs., P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti

Bandung, Cetakan III, 1997.

Leden Marpaung, Dr., S.H., AsasTeori – Praktik   Hukum  Pidana,  Sinar Grafika,

Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005.

Lili Rasjidi, Prof., Dr., H., S.H., S.Sos., LL.M.,  &  Ira  Thania  Rasjidi,  S.H., M.H.,

CELCS.  (M),   Dasar-Dasar   Filsafat   dan   Teori   Hukum,   Citra

Aditya Bakti, Bandung, Cetakan X, 2007.

Lili Rasjidi, Prof. (EM), Dr., H., S.H., S.Sos., LL.M.,  &  Ira  Thania  Rasjidi,  S.H.,

M.H., CELCS.  (M),   Pengantar  Filsafat  Hukum,  Mandar   Maju,

Bandung,Cetakan Ke-5, Juli 2010.

Moeljatno,Prof., S.H.,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rineka Cipta,  Jakarta, Cetakan

Ke-tujuh, September 2002.

Peter Mahmud Marzuki, Prof., Dr., S.H., M.S., LL.M.,  Penelitian Hukum,  Prenada

Media Group, Jakarta, Cetakan Ke-6, Februari 2010.

Schaffmeister, Prof., DR., D., N. Keijzer, Prof., DR., Sutorius, MR, E. PH.,  Hukum

                          Pidana,  Editor Penerjemahan  :  Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

                         

Soesilo,  R.,   Kitab  Undang – Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal  Demi Pasal,  Politeia, Bogor, Cetakan

                         Ulang, 1993.

Widodo Dwi Putro,  ”Mengkritisi  Positivisme  Hukum:  Langkah  Awal  Memasuki

Diskursus   Metodologis   Dalam   Penilitian  Hukum”  dalam Metode

                        Penelitian   Hukum,   Konstelasi   dan  Refleksi,   Editor  Sulistyowati

                        Irianto  & Shidarta,   Penerbit    Yayasan   Pustaka   Obor   Indonesia,

Jakarta, Cetakan Ke-dua, Januari 2011.

__________,  Undang-Undang Dasar 1945.

__________,  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

__________,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

__________,  Undang-Undang   Nomor  48  Tahun  2009   tentang   Kekuasaan

Kehakiman.

__________,  Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Republik   Indonesia  Nomor :

003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006.

__________,  Putusan   Mahkamah   Agung    Republik   Indonesia   Nomor    :

103K/Pid/2007 Tanggal 28 Februari 2007.

________________

[1] Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131.

[2] Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,    Cetakan III, Tahun 1997, hlm. 351.

[3] Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.

[4] Prof, DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ke-2, Tahun 2003, hlm. 50.

[5] Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 45.

[6] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan X, Tahun 2007, hlm. 66.

[7] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ke-lima, Juli 2010, hlm. 36.

[8] Prof. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Penelitian Hukum, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-6, Februari 2010, hlm. 93.

[9] Ibid., hlm. 93-94.

[10] Ibid., hlm. 94.

[11] Ibid.

[12] Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Ke-dua, 2006, hlm. 301.

[13] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Pengantar Filsafat Hukum,op.cit., hlm. 29.  

[14] Ibid.

[15] Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit  Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-2, November 2009, hlm. 13.

[16] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Pengantar Filsafat Hukum,op.cit., hlm. 31.

[17] Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H, op.cit., hlm. 102.

[18] Ibid., hlm. 103.

[19] Ibid.

[20]Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum” dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto & Sidharta, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Cetakan Ke-dua, Januari 20011, hlm. 8-9.  

[21] Ibid., hlm. 24-25.

[22] Ibid., hlm. 25.

[23] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, op.cit., hlm. 66-67.

[24] Ibid., hlm. 66.

[25] Ibid., hlm. 67.

[26] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Pengantar Filsafat Hukum,op.cit., hlm. 66.

[27] Prof. (EM) DR. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M & Ira Thania Rasjidi, S.H., M.H., CELCS (M), Pengantar Filsafat Hukum,op.cit., hlm. 36.

[28] Lebih detail dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

[29] R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan Ulang, 1993, hlm. 27.

[30] Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

[31] Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[32] Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007.

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1842/K/PDT/2003 TENTANG HAK TANGGUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

Dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

Dikarenakan dana tersebut berasal dari masyarakat, Bank dalam pemberian kredit perlu berhati-hati dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam pemberian kredit. Pemberian kredit dengan jaminan dan pengikatan obyek jaminan kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menguasai obyek jaminan kredit sepanjang dilakukan melalui lembaga jaminan. Lembaga jaminan yaitu Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disingkat sebagai UUHT) berbunyi “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;”

Klasifikasi Objek dari Hak Tanggungan jika ditinjau dari yang ditunjuk oleh UUPA (Pasal 4 ayat 1 UUHT) maka yang bisa menjadi objek hak tanggungan hanyalah Hak Milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA), Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA). Kemudian apabila ditinjau dari yang ditunjuk oleh UUHT (Pasal 4 ayat 2), dapat ditambahkan satu lagi macam hak tanggungan ialah Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Sedangkan pada tahapan akhir perkembangan hak tanggungan sebagaimana Yang ditunjuk oleh UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (Pasal 27 UUHT) menyatakan bahwa adapula tambahan objek hak tanggungan ialah Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara serta Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang bangunannya didirikan di atas tanah Hak Milik,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

Dalam prakteknya, perolehan objek tanggungan yang kemudian dijaminkan kepada kreditur dapat melalui hasil dengan cara melawan hokum. Seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842/K/Pdt/2003.

Koesnoto (Tergugat 1) hendak memberi pinjaman kepada Penggugat uang sebesar Rp. 4. 500. 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor ak Milik No.194/Gambar Situasi No.125/tahun 1983 tertulis atas nama penggugat, yakni atas tanah dan rumah yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, seluas kurang lebih 669 meter persegi.

Akan tetapi sebelum penggugat menerima uang yang akan dipinjamkan oleh Tergugat 1, Tergugat 1 mengajak Penggugat dating ke Notaris Irine Manibuy. SH untuk melakukan Perjanjian Jual-Beli pura-pura (schjn handeling) yang ketika diminta keterangan oleh Penggugat, dikatakan oleh Tergugat 1 bahwa tidak ada dampak hokum, bahwa tanah yang dijaminkan tersebut tetaplah milik Penggugat dan bahwa perjanjian jual-beli tersebut adalah perjanjian simulatif dan atau formalitas belaka, sehingga kemudian terbitlah akta Nomor 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irine Manibuy. SH. ;

Tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat 1 membalik nama Sertifikat Hak Milik No.194/Gambar Situasi No.125/tahun 1983 atas nama penggugat, yang disertakan pula Akta Jual Beli tersebut, sehingga timbul Sertifikat baru Nomor 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01  Agustus 1996 ; atas nama Tergugat 1.

Tergugat 1 kemudian meminjam uang kepada Perseroan Terbatas Bank Duta Cabang Surabaya (Tergugat 2) sebesar Rp. 125. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan timbulnya Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 dan Akta Kuasa Memasang Hak Tanggungan No.5 tertanggal 03  Oktober 1996 yang keduanya sama-sama dibuat dihadapan Notaris/PPAT H.Abdul Wahid Zainal, SH. dan akta Hak Tanggungan  No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wimphry Suwidnyo, SH., demikian pula sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996 yang menyangkut jaminan tanah sengketa milik Penggugat.

Lama setelah itu, setelah Tergugat terus berkelit ketika ditanya keberadaan Sertifikat milik Penggugat oleh Penggugat tersebut, akhirnya diketahui bahwa SHM milik Penggugat telah dibalik nama menjadi nama Tergugat 1 dan telah dijaminkan kepada Tergugat kedua. Penggugat dan Tergugat 1 kemudian membuat dan menandatangani Surat Persetujuan yang isinya antara lain bahwa jual beli tanah sengketa berdasarkan akta PPAT No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 adalah “tidak benar” dan batal demi hukum, dan tanah sengketa adalah sepenuhnya milik Penggugat ; Demikian pula mengenai hutang Penggugat kepada pihak Tergugat I telah “dinyatakan lunas” ;

Bahwa, disamping itu untuk meluruskan kembali hubungan hukum yang “sebenarnya” antara Penggugat dengan Tergugat I, maka antara Penggugat dengan pihak Tergugat I sama-sama menghadap Notaris di Gresik, untuk membuat akta Legalisasi Notaris, yang isinya antara lain bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal ini hutang piutang dinyatakan selesai ; Karenanya Tergugat I “berkewajiban” untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01  Agustus 1996 yag telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan tanpa syarat dan dalam keadaan baik kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah ; Dan antara Penggugat dengan Tergugat I, masing-masing sama-sama menyatakan bahwa akta Jual beli No. 1842 K/Pdt/2003 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 adalah akta jual beli tanah sengketa yang seharusnya batal demi hukum ;

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 434/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 20 September 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadian Tinggi Surabaya No. 713/Pdt/2001/PT.SBY tanggal 8 Jauari 2002, menyatakan dan mengabulkan gugatan gugatan rekovensi tergugat 1 dan 2. Akan tetapi kedua putusan tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung No.1842/K/Pdt/2003 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat tersebut diatas, yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah  tanah dan rumah sengketa yakni tanah dan rumah seluas kurang lebih 669 meter persegi yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01  Agustus 1996, semula atas nama Penggugat dan diubah menjadi atas nama Tergugat I ; Membatalkan Akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Irine Manibuy, SH. ; Membatalkan Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 dan membatalkan Akta No.5 tertanggal 03  Oktober 1996 tentang Kuasa Memasang Hak Tanggungan masing-masing yang  dibuat dihadapan Notaris/PPAT H.Abdul Wahid Zainal, SH.; Membatalkan pula Akta Hak Tanggungan  No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wimphry Suwidnyo, SH., demikian pula sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996.

Permasalahan baru timbul ketika akta jual beli tanah dan Akta hak tanggungan turut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal Akta Hak Tanggungan bukan accesoir dari perjanjian jual beli melainkan accesoir pada perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yaitu perjanjian kredit. Selain itu kreditur yang beritikad baik dalam hal ini adalah pihak bank yang telah memberikan piutang kepada debitur tidak memperoleh suatu perlindungan hukum. Dengan demikian rasanya perlu ditelaah lebih lanjut mengenai dasar dicetuskannya putusan pada hal-hal tersebut.

  • Rumusan Masalah
  1. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hokum dalam konteks hokum perdata?
  2. Apa yang menjadi dasar putusan Hakim dalam membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya jual beli obyek Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hukum

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Perbuatan Hukum Dalam Konteks Perdata

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), hal. 22, yang menyatakan:

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Dalam hal ini, Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hokum yang menyebabkan kerugian materiil kepada penggugat yaitu dengan mengajak penggugat yang awam hokum untuk melakukan perjanjian jual-beli pura-pura di depan Notaris, tanpa sepengetahuan penggugat, SHM tersebut dibalik nama menjadi nama Tergugat 1 dan kemudian dijaminkan kepada tergugat 2, Penggugat dalam permohonan kasasinya menjelaskan dalil-dalil permohonan bahwa pengadilan Negeri dan Tinggi yang memutus menolak gugatan Penggugat teraebut mengabaikan bukti berupa Surat Persetujuan yang isisnya antara lain bahwa jual-beli tanah sengketa berdasarkan akta PPAT nomor 93/30/CRM/V/1996 tertanggal 07 mei 1996 adalah ‘tidak benar’ dan ‘batal demi hukum’ dan tanah sengketa adalah sepenuhnya milik penggugat dengan demikian pula hutang penggugat kepada pihak tergugat 1 telah dinyatakan lunas, dan akta Legalisasi Notaris, yang isinya antara lain bahwa hubungan hokum antara penggugat dengan tergugat 1 dalam hal ini hutang-piutang dinyatakan selesai; karenanya tergugat 1 berkewajiban untuk mngembalikan sertifikat hak milik nomor 668/Gambar Situasi nomor 6487/1996 tertanggal 01 agustus 1996 yang telah dibalik nama menjadi atas nama tergugat 1 dengan tanpa syarat dan dalam keadaan baik kepada penggugat selaku pemiliknya yang sah dan antara penggugat dengan tergugat 1 masing-masing sama-sama menyatakan bahwa akta jual-beli nomor 93/30/CRM/5/1996 tertanggal 7 mei 1996 adalah akta jual-beli tanah sengketa yang seharusnya batal demi hokum.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:

  1. ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang
  2. ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura  atau pengembalian pada keadaan semula
  3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hokum
  4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan
  5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hokum
  6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdata memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu:

  1. biaya, artinya setiap cost  yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
  2. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditor sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitor.
  3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnys diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditor, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditor.

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.

Macam kerugian tersebut yaitu:

  1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
  2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadan semula
  3. pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
  4. dilarang dilakukannya suatu perbuatan
  5. pengumuman dalam putusan hakim.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan  tersebut  harus  juga  dinilai  dari  sudut  pandang  kepatutan.  Fakta  bahwa seseorang  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  suatu  kaidah  hukum  dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian  tadi sesuai  atau  tidak  dengan  kepatutan  yang  seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

  1. Dasar putusan Hakim dalam membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya jual-beli obyek Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hokum.

Majelis Hakim tidak memberikan alasan dan dasar putusan tentang pembatalan Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa Memasang Hak Tanggungan, Akta Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak Tanggungannya ditinjau dari pertimbangan hukum dalam putusan kasasinya. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya memberikan alasan dan dasar putusan tentang pembatalan Akta Jual Beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu bahwa akta tersebut hanya bersifat formalitas saja, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 April 1999 (bukti P-I dan P-II) adalah berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah No. 668 milik Penggugat dan bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan balik nama Sertifikat Tanah No. 668 dari nama Penggugat menjadi Tergugat I dan telah menjaminkannya kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam perkara tersebut adalah berdasarkan adanya unsur kepura-puraan dalam peristiwa jual beli obyek Hak Tanggungan antara Juliati Rahayu sebagai Penggugat dan Koesnoto sebagai Tergugat I.

Di sini, hakim tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam membatalkan Hak Tanggungannya. Hakim menganggap bahwa pembatalan Hak Tanggungan tersebut karena obyek jaminannya adalah bukan milik debitur. Walaupun Akta Jual Beli No. 93/30/CRM/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Irine Manibuy, S.H. terkandung unsur perbuatan pura-pura ( schjn handeling ) tetapi tata cara peralihan hak atas tanah sengketa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Begitu pula dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 668/Cerme Kidul tertanggal 6 September 1996, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6487/1996 tertanggal 1 Agustus 1996 tercatat nama pemegang hak : Koesnoto sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 194/Cerme Kidul tercatat pemegang hak : Juliati Rahayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik  telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu: (a) Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, (b) PP No. 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II dalam hal ini adalah Bank Duta Cabang Surabaya, Irine Manibuy, S.H. menyatakan bahwa benar Penggugat dengan didampingi dan atas persetujuan suaminya, pada tanggal 7 Mei 1996 telah datang kepada saksi selaku Notaris/ PPAT untuk melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas lebih kurang 669 meter persegi, No 194/ Gambar situasi No. 125/1983 yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan pada saat dilakukan transaksi  tersebut, baik Penggugat maupun Suaminya dan Tergugat I dalam keadaan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

Bahwa dari keterangan saksi tersebut, terbukti pada saat dilakukan transaksi (jual beli) tanah tersebut tidak terdapat adanya paksaan ataupun tekanan dari masing-masing pihak oleh karena pada saat tersebut kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani, ditambah pula baik Penggugat maupun Suaminya bukan orang yang tidak mengerti baca tulis, oleh karena Penggugat sebagai seorang guru dan Suaminya sebagai seorang pegawai negeri meskipun dengan alasan awam hukum, tentunya apa yang dikemukakan di hadapan Notaris/ PPAT telah dimengerti akan akibat hukumnya oleh karena Notaris/ PPAT tugasnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh Penggugat selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli, tetapi Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil dari apa yang dikemukakannya.

Selain hal tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I sebelum menandatangani Akta Jual Beli tersebut, isi dari Akta tersebut oleh Notaris telah dibacakan dan dimengerti kedua belah pihak.  Begitu pula dengan prosedur pemberian kredit antara Tergugat II sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Hak Tanggungan No. 4/ 1996 dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 5/ 1996 yang dibuat di hadapan Haji Abdul Wahib Zainal, S.H., Notaris di Surabaya, sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab IX Pasal 50 Ayat (1) tentang Putusan Pengadilan disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga   memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1842 K/Pdt/2003, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena Akta Jual Beli tersebut hanya bersifat formalitas dan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah No. 668 milik Penggugat dan tindakan Tergugat I yang telah melakukan balik nama Sertifikat Tanah no. 668 tersebut dari nama Penggugat menjadi Tergugat I dan telah menjaminkannya kepada Tergugat II yang terbukti bahwa obyek jaminan bukan milik dari debitur, adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam pertimbangannya, Hakim tidak mencantumkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Begitu juga dengan pembatalan Akta Jual Belinya, Hakim tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 68A Ayat (1) dan (2) juga ditegaskan bahwa (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, (2) Penetapan dan putusan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasar pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Jadi berdasarkan kedua Undang-Undang di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1842 K/Pdt/2003  didasari oleh alasan dan dasar bahwa karena Akta Jual Beli yang menjadi obyek Hak Tanggungan hanya bersifat formalitas saja dan sebenarnya adalah perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan tersebut membatalkan Akta Jual Beli No. 93/30/CRM/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996 berikut membatalkan pula Akta Pemberian Hak Tanggungannya tetapi tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tentang pembatalan Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan tersebut.

Putusan Hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan kepastian hukum ( rechtssicherheit ) secara proporsional (Radbruch, 1946:30). Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Pada praktiknya, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur Ideedes Recht itu secara proporsional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan atau konflik antara ketiga unsur itu. Agar dalam menjatuhkan putusan yang adil, tetapi tidak menyimpang dari peraturan hukum, hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur Ideedes Recht tersebut.

Untuk mengusahakan adanya keseimbangan antara tiga unsur Ideedes  Recht secara proporsional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Kalau keadilannya lebih dipentingkan, kepastian hukumnya dikorbankan. Kalau kepastian hukumnya didahulukan, keadilannya dikorbankan.Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan Freies Ermessennya (kebebasannya) dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau negara.

Di sini hakim harus lebih mengutamakan kepentingan pihak yang bersangkutan daripada kepastian hukum, tetapi tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau negara. Pemikiran ini dikenal sebagai problem oriented thinking. Di sini hakim lebih memperhatikan kepentingan atau masalah yang dihadapi pihak yang bersangkutan daripada hukumnya. Hakim pada dasarnya tidak boleh melanggar Undang- Undang, tidak boleh melanggar sistem, harus berpikir system oriented . Akan tetapi, kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam keadaan tertentu, kepentingan pihak harus diutamakan.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas tidak memberikan keadilan bagi pihak bank selaku kreditur yang beritikad baik. Bank dalam memberikan piutangnya kepada debitur telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. Jika Majelis Hakim hanya mempertimbangkan adanya unsur kepura- puraan dalam proses jual beli yang dijadikan obyek Hak Tanggungan, maka hal ini dapat dijadikan modus untuk membobol bank oleh debitur yang tidak beritikad baik.

Penulis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membatalkan Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat karena terbukti adanya unsur kepura-puraan (schn handeling). Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1842 K/Pdt/2003 kurang bijaksana karena Majelis Hakim pada tingkat kasasi tidak berlaku adil terhadap pihak Bank dalam kasus ini adalah Bank Duta, yang telah beritikad baik memberikan kredit terhadap debitur dengan prosedur pemberian kredit melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. Kepastian hukum prosedur pemberian kredit tersebut jelas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak bank yang beritikad baik memberikan kredit kepada debitur tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dari putusan hakim yang  membatalkan Hak Tanggungannya. Hal ini bisa saja direncanakan oleh debitur yang tidak beritikad baik untuk melakukan pembobolan terhadap bank dengan melakukan jual beli pura-pura.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan Freies Ermessen (kebebasannya) lebih memilih keadilan bagi pemilik sertifikat tetapi tidak memperhatikan keadilan bagi pihak bank selaku kreditur yang beritikad baik dengan mengabaikan kepastian hukumnya. Hal ini nampak dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan dibatalkannya Akta Jual Beli, Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa Memasang Hak Tanggungan, Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan walaupun ditilik dari prosedur pembuatan seluruh akta-akta tersebut adalah sah menurut hukum.

BAB III

PENUTUP

 

  1. Apa yang telah dilakukan tergugat 1 kepada penggugat adalah perbuatan yang digolongkan perbuatan melawan hokum, dimana penggugat menderita kerugian baik materiil dan immaterial, sehingga dalam gugatannya sudah tepat dengan menyatakan bahwa penggugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hokum. Tergugat 2 tidak melakukan perbuatan melawan hokum, akan tetapi dikarenakan terancamnya tanah dan rumah sengketa milik penggugat yang nantinya dapat disita dan dijual kepada pihak lain oleh tergugat 2, maka penggugat turut meminta pembatalan atas akta pengakuan hutang, akta hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan.
  2. Akan tetapi putusan Mahkamah Agung yang turut membatalkan Akta Hak Tanggungan yang timbul akibat perbuatan dari tergugat 1 merugikan Tergugat 2. Jika hakim membatalkan Akta Hak Tanggungan dengan pertimbangan karena adanya unsur kepura-puraan dalam Akta Jual Beli Obyek Jaminannya maka dikhawatirkan hal ini dapat dijadikan modus oleh debitur nakal untuk membobol bank, karena orang dapat melakukan jual beli pura-pura dan kemudian dijadikan obyek jaminan di bank. Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit dan telah beritikad baik tidak memperoleh suatu perlindungan hukum walaupun telah melakukan pengikatan obyek Hak Tanggungan berdasarkan UUHT No. 4 Tahun 1996 melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan.Putusan hakim yang demikian sangat merugikan pihak bank dan tidak berlaku adil bagi pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842/K/Pdt/2003

Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005)

Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003)

INKONSISTENSI PENGATURAN PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK

Parate Eksekusi adalah salah satu cara mengeksekusi barang yang dijaminkan dan atau berada dalam tanggungan oleh debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.  Dalam pelaksanaannya parate eksekusi menemui beberapa hambatan, salah satunya adalah perlu atau tidaknya menggunakan putusan pengadilan dalam menjalankan Parate Eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi mengalami pemaknaan ganda, satu sisi pelaksanaannya langsung melalui pelelangan umum (Pasal 6 UUHT) tapi di sisi lain harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg).

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Hak Tanggungan

  1. Pendahuluan

Pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada kreditor dalam pemenuhan piutangnya manakala debitor wanprestasi, yakni kreditor dapat menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tanpa harus melalui lembaga peradilan. Hanya saja kemudahan yang dipunyai kreditor tersebut pada kenyataannya tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi kerancuan pengaturan mengenai parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), pengaturan Hak Tanggungan di satu sisi diatur bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (eigen machtige verkoop) lahir karena undang-undang, namun di sisi lain lahir dari perjanjian, sehingga menimbulkan makna ganda atau kabur. Kerancuan pengaturan parate eksekusi tersebut terlihat bilamana dihubungkan antara pasal 6 UUHT yang menyatakan pelaksanaannya melaui lelang umum sedangkan Penjelasan Umum angka 9 yang agar parate eksekusi pelaksanaannya mendasarkan kepada pasal 224 HIR. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang perlu dibahas adalah tentang (1) bagaimana pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), (2) apakah parate eksekusi obyek Hak Tanggungan pada kreditor telah dilakukan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahuan 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UUHT). Beranjak dari permasalahan, kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Pengaturan yang mendasar parate eksekusi adalah prinsip perlindungan hukum bagi kreditor bagi hak tanggungan pertama dengan tujuan sebagai sarana untuk mempercepat pelunasan piutang manakala debitor wanprestasi.

 

  1. Pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang hak tanggungan

Sebenarnya istilah parate ekskusi secara tersurat tidak pernah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Istilah parate eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya secara etimologis berasal dari kata “paraat” artinya siap ditangan, sehingga parate eksekusi dikatakan sebagai sarana yang siap di tangan. Menurut kamus hukum, parate eksekusi mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan atau hakim. (Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda – Indonesia – Ingirs, Aneka, Semarang, 1977, hal. 655)

Pengertian parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin, (Pitlo, 1949, Dalam Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Obyek Tanggungan, LaksBang, 2008, hal. 242) kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa kalau debitor wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara, untuk itu ada aturan mainnya sendiri. Tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih mudah.

Sehingga istilah parate eksekusi dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri melaui lembaga pelelangan umum tanpa melaui fiat Ketua Pengadilan.

Dalam UUHT istilah parate ekskusi secara implicit justru tersurat dan tersirat, khususnya diatur dalam penjelasan umum angka 9 UUHT, yang menyebutkan :

“Salah satu cirri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tetnang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate ekskusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 R.Bg.”

Penjelasan umum tersebut diatur, maksud pembentuk UUHT menyatakan meskipun pada dasarnya eksekusi secara umum diatur oleh Hukum Acara Perdata, namun untuk membuktikan salah satu cirri Hak Tanggungan terletak pada pelaksanaan eksekusinya adalah mudah dan pasti. Oleh karena itu secara khusus ketentuan ekskusi Hak Tanggungan diatur lemabga parate eksekusi.

  1. Dasar Pengaturan Eksekusi Parate dalam Undang-Undang Hak Tanggungan

Pengaturan parate eksekusi dalam UUHT, maka dasar berpijaknya adalah pada pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUHT yang menyatakan :

(1)  Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

  1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
  2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melaui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunsan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Jadi pada pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT, dinyatakan bahwa apabila debotor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tangungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UUHT. Sedangkan teks yuridis pasal 6 UUHT substansi adalah :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut.”

Esensi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 6 UUHT tersebut, adalah :

  1. Debitor cidera janji;
  2. Kreditor pemegang Hak Tangungan pertama diberi hak;
  3. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekhususan sendiri;
  4. Syarat penjualan melaui pelelelangan umum;
  5. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  6. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 6 UUHT menunjukkan ada 2 (dua) hal yang penting manakala debitor wanprestasi, yaitu hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama.

Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri pada pasal 6 UUHT seperti halnya dalam pasal 1155 B.W. yang mengatur tentang parate eksekusi pada obyek gadai telah diberikan ex lege. Hal tersebut jelas berbeda dengan hipotik, hak kreditor pemegang hipotik pertama mempunyai hak parate eksekusi apabila telah diperjanjikan antara kreditor dengan debitor selaku pemberi jaminan.

Dapat dipahami tujuan pembentuk UUHT untuk membentuk lembaga parate eksekusi, selain memberikan sarana yang memang sengaja diadakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dengan cara mudah dan murah, dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum acara, di satu sisi tujuan pembentukan parate eksekusi secara Undang-undang (ex lege), dengan maksud untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama pada pihak-pihak yang mendapat hak dari padanya.( Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek  Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 282).

Dalam menggunakan pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melaui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.Terutama menunjukkan efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Mengingat kalau prosedur eksekusi melalui formalitas Hukum Acara, proses yang dilalui memerlukan waktu yang lama dan rumit prosedurnya. Parate eksekusi lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi menggunakan titel eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Maka pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya parate eksekusi manakala debitor wanprestasi, yang dipergunakan sebagai sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi.

 

  1. Pasal 20 UUHT sebagai Dasar Eksekusi Obyek Hak Tanggungan

Salah satu fasilitas atau ciri yang diberikan oleh Undang-undang Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, maka eksekusinya mudah dan pasti, hal tersebut dapat dilaksankan jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, demikian disebutkan dalam penjelasan angka 9 UUHT. Adapun mengenai eksekusi obyek Hak Tanggungan yang diatur dalam pasal 20 UUHT pemegang Hak Tanggungan diberikan pilihan eksekusi sebagai berikut :

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama sebagaimana dimaksud di atas, telah pula dipertegas kembali di dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyebutkan :

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

  1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.[1]

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 maupun Pasal 20 ayat (1) UUHT ini sebenarnya tidak saja sejalan dan mempertajam apa yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) atau apa yang diatur sebelumnya dalam Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang beding van eigenmachtige verkoop pada lembaga hipotik/credietverband, tapi juga bermakna bahwa Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT ini menghendaki kewenangan kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut, dapat diartikan bukan saja karena diperjanjikan, melainkan hak atau kewenangan kreditor tersebut ada padanya karena memang undang­-undang sendiri juga memberikan padanya atau menetapkannya demikian (ex lege).

Menurut Herowati Poesoko dari konsep Rancangan Undang-Undang terlihat adanya kehendak Pembentuk UUHT untuk menjadikan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagai suatu hak yang timbul karena Undang-Undang, bukan karena janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan. Tetapi kemudian, setelah melalui pembahasan di DPR, terjadi perubahan dengan ditambahkannya janji untuk menjual atas kekuasan sendiri ke dalam rangkaian janji-janji yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2). (Herowati Poesoko, hal 283)

Terhadap adanya pendapat (sebagaimana juga Herawati Poesoko) yang menyatakan bahwa substansi Penjelasan Pasal 6 UUHT jika dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e dan blanko formulir Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mencantumkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri adalah tidak sinkron dengan substansi Pasal 6, oleh karena berdasarkan Pasal 6 UUHT bahwa hak/kewenangan tersebut adalah didasarkan pada ex lege, sedangkan Penjelasan Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e didasarkan pada janji, sehingga dianggap membingungkan, mana yang benar, apakah kewenangan tersebut diberikan secara ex lege atau karena diperjanjikan?, menurut penulis hal ini sepintas memang terlihat demikian, seolah-olah terjadi kontradiksi ataupun kerancuan yang menimbulkan inkonsistensi norma yang berkaitan dengan hak/kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi).

Akan tetapi jika kita amati ketentuan yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 6 UUHT yang menyatakan:

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ini lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf e yang juga menyatakan “Untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan janji ini”, maka penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi dan Gunaan Widjaja yang menyatakan bahwa :

Hak dari pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut adalah hak yang semata-mata diberikan oleh undang-undang.Walau demikian tidaklah berarti hak tersebut demi hukum ada, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atas hak atas tanah. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 32)

Sehingga jika hal tersebut tidak diperjanjikan lebih dulu, maka kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama tidaklah mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT, akan tetapi eksekusinya haruslah dilakukan melalui titel eksekutorial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut. Dari pemahaman ini akhirnya bisa dicermati maksud pembentuk undang-undang mencantumkan/memberikan alternatif penyelesaian bagi kreditor/pemegang Hak Tanggungan dalam hal dilakukan eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, apakah dilakukan melalui Parate Eksekusi atau harus dilakukan melalui titel eksekutorial yang proses pelaksanaannya harus melalui fiat eksekusi dari pengadilan negeri.

Demi tercapainya suatu kepastian hukum dalam rangka melindungi kepentingan pemegang Hak Tanggungan pertama sesuai dengan uraian pemahaman tersebut di atas, haruslah dipandang bahwa hak/kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri tersebut diperoleh oleh kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama tidak semata-mata oleh karena diperjanjikan, tetapi juga karena undang-undang menetapkan demikian (setelah terlebih dahulu diperjanjikan). Hal ini adalah untuk lebih menekankan bahwa undang-undang memberikan jaminan dalam aturan yang konkrit sebagai norma yang mengikat bahwa “hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri” tersebut adalah sarana yang utama bagi kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kemudahan dalam rangka mendapatkan kembali pelunasan piutangnya, yang merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai olehnya sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama.

Untuk tidak menimbulkan multitafsir dalam proses eksekusinya dikemudian hari, maka “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” sebagaimana telah tercetak secara baku dalam blanko formulir Akta Pembebanan Hak Tanggungan haruslah tetap dipertahankan ataupun diperjanjikan oleh pemberi maupun pemegang Hak Tanggungan agar hak/kewenangan yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT dapat dilaksanakan, kecuali pihak-pihak dari sejak semula memang menginginkan ataupun menyepakati lain.

 

  1. Penjelasan Umum Angka 9 Dan Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996

Dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT menyebutkan salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene lndonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertifikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte hypotheek, yang untuk eksekusi hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua reglemen tersebut.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang­-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundangan­-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.[2]

Apabila Penjelasan Umum angka 9 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepada kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, sedangkan Penjelasan Umum angka 9 mengatur agar parate eksekusi pelaksanaannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg yang sebenarnya ditujukan kepada grosse akta hipotik dan grosse akta’ pengakuan hutang yang mempunyai hak eksekutorial sebagai suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, maka jelas terlihat bahwa pembentuk undang-undang sendiri juga telah mengulangi kekeliruan yang terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yaitu dengan mencampuradukkan antara pengertian parate eksekusi dengan pengertian eksekusi berdasarkan grosse akta/sertifikat Hak Tanggungan dimana pelaksanaannya memang harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 224 HIR/268 RBg.

Apa yang disebutkan dalam Penjelasan angka 9 UUHT tersebut jelas tidak saja bertentangan dengan ratio legis dimuatnya ketentuan Pasal 6 dalam UUHT tersebut, tetapi juga telah menunjukkan sikap inkonsistensi dari pembentuk undang-undang yang telah memberikan kewenangan kepada kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dan keadaan ini akhirnya kembali mementahkan harapan para pelaku ekonomi khususnya kalangan perbankan. Untuk itu, nampaknya masih diperlukan suatu pembahasan yang lebih mendalam agar tidak terjadi kerancuan pengaturan dan penganuliran terhadap lembaga parate eksekusi dalam praktek hukum, sebab pengaturan parate eksekusi dalam UUHT diharapkan dapat menjadi tiang pokok bagi lembaga jaminan Hak Tanggungan.

Dalam Pengertian parate eksekusi (hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri) terkandung arti, bahwa kalau debitor wanprestasi, kreditor bisa melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan (Hak Tanggungan) melalui pelelangan umum, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara, tidak perlu ada sita terlebih dahulu, karena itu prosedurnya lebih mudah dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg harus dilakukan di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan mengikuti hukum acara yang berlaku layaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila pelaksanaan parate eksekusi harus melalui dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 224 HIR/258 RBg), hal ini jelas menyimpang dari Pasal 6 UUHT yang merupakan peraturan yang sifatnya substantif. Jadi seharusnya pembentuk undang-undang tidak mendasarkan pelaksanaan parate eksekusi pada Pasal 224 HIR/258 RBg seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut.

Kekeliruan pembentuk undang-undang yang telah menyamakan pengertian/prosedur eksekusi berdasarkan parate eksekusi dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial (sertifikat Hak Tanggungan) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum angka 9, ternyata telah diulangi kembali dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dengan menyebutkan :

Irah-irah yang dicantumkan pada setifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada setifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk diseksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaiui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Dari kedua penjelasan tersebut, pembentuk undang-undang telah menafsirkan sama tentang prosedur parate eksekusi dengan prosedur eksekusi sertifikat Hak Tanggungan, yaitu menggunakan prosedur sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jadi harus melalui izin dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan jika debitor benar-benar cidera janji (wanprestasi), maka pemegang Hak Tanggungan pertama dapat melaksanakan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dengan cara menjual lelang obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) tapi penjualannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg. Disini pelaksanaan parate eksekusi mengalami pemaknaan ganda, satu sisi pelaksanaannya langsung melalui pelelangan umum (Pasal 6 UUHT) tapi di sisi lain harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg).

Sebenarnya jika kita amati ketentuan Pasal 26 yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan UUHT dimana disebutkan “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”, dan dengan memperhatikan pula penjelasannya yang menyebutkan : Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasai ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene lndonesisch Reglement, Staatsblad 1941-44) Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227).

Ketentuan Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan adalah sertifikat Hak Tanggungan.

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheek atas tanah yang tersebut di atas. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelesan Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut.Ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaarnya.

Di sini pembentuk undang-undang telah memberikan pemahaman yang benar, bahwa eksekusi Hak Tanggungan yang pelaksanaannya di dasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg adalah eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan (titel eksekutorial), yaitu dilaksanakan dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. Pemahaman inilah yang bersesuaian atau tidak menyimpang dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT tentang pilihan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan. Menurut Herowati Poesoko “Aturan yang menyimpang tentunya bukan untuk digunakan melainkan patut dan layak untuk diabaikan atau bahkan tidak perlu digunakan sebab dapat menjadi kendala bagi salah satu tujuan hukum yakni kegunaan (zwekmaszigkeit)” (Herowati Poesoko, hal 264)

Berkenaan dengan hal yang telah dikemukakan di atas, dan agar tidak lagi ada keraguan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, ada baiknya diperjelas terlebih dahulu, apakah hal-hal yang dikemukakan atau ditentukan dalam memori penjelasan suatu undang­undang mempunyai sifat mengikat secara hukum ?, sebab apa yang telah dikemukakan oleh Penjelasan Umum angka 9 maupun Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT sebagaimana tersebut diatas, sudah tidak lagi sekedar bersifat menjelaskan, tetapi telah memberikan ketentuan baru di luar pasal yang dijelaskan.

Menurut Remy Sjandeini memori Penjelasan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan di luar (pasal-pasal dari) undang-undang yang dijelaskannya. …. Memori Penjelasan suatu Undang-undang tidak mengikat secara hukum karena suatu undang-undang berlaku dan mengikat sekalipun seandainya telah dikeluarkan tanpa diikuti Memori Penjelasan.Sebaliknya, suatu Memori Penjelasan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa adanya undang-undang (yang dijelaskan oleh Memori Penjelasan tersebut) ( Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999. hal 55).

Apabila Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UUHT yang telah memberikan rumusan norma yang jelas tentang “hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual dengan kekuasaan sendiri obyek Hak Tangggungan melalui pelelangan umum (parate eksekusi)” dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Remy Sjandeini, maka Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT jelas tidak dapat dipakai sebagai sandaran terhadap pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan, karena disamping bertentangan dengan ratio legis pengaturan parate eksekusi, memori penjelasan itu sendiri juga tidak mengikat secara hukum, sehingga oleh karenanya haruslah diabaikan.

 

  1. Penutup

Pengaturan parate eksekusi (pasal 6 UUHT) tidak konsisten dengan prinsip hukum jaminan, sebab terdapat kerancuan pengaturan mengenai perolehan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama, karena di satu sisi hak itu lahir karena Undang-undang di sisi lain hak tersebut terlahir secara diperjanjikan, sehingga pengertian parate eksekusi menimbulkan makna ganda / kabur. Maka satu sisi parate eksekusi berdasarkan Pasal 16 UUHT yaitu melalui pelelangan umum dan di sisi lain melalui titel eksekutorial sehingga melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan dalam prakteknya selama ini adalah masih mengacu kepada eksekusi melalui fiat pengadilan negeri atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT, yang pelaksanaannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg, dan masih sedikit dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.

Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek  Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008

Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda – Indonesia – Ingirs, Aneka, Semarang, 1977,

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta, 2006

Pitlo, 1949, Dalam Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Obyek Tanggungan, LaksBang, 2008

Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999.

[1]Ibid, hal 13

[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, op. cit., hal 26-27

PENGATURAN PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

 

ABSTRAK

Parate Eksekusi adalah salah satu cara mengeksekusi barang yang dijaminkan dan atau berada dalam tanggungan oleh debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.  Dalam pelaksanaannya parate eksekusi menemui beberapa hambatan, salah satunya adalah perlu atau tidaknya menggunakan putusan pengadilan dalam menjalankan Parate Eksekusi. Untuk memahami persoalan ini perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengaturan Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

 

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Hak Tanggungan

  1. PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) memberikan definisi Hak Tanggungan sebagai berikut:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Beranjak dari definisi di atas, dapat ditarik unsur pokok dari hak tanggungan, sebagai berikut.

  1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
  2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.
  3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
  4. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu.
  5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Obyek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 UUHT, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Mengenai subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadisubjek hukum dalam hak tanggungan adalah subjek hukum yang terkait dengan  perjanjian pemberi hak tanggungan yaitu a.  Pemberi Hak Tanggungan,  adalah orang perorangan atau badan hukum  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan;  b. Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan pelunasan atas pihutang yang diberikan.

Permasalahan yang sering timbul dalam persoalan ini adalah terjadinya cedera janji yang dilakukan pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, apabila terjadi cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mendapatkan prioritas pertama menjual objek Hak Tanggungan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT dinyatakan bahwa:

Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 UUHT di atas, dalam penjelasan Pasal 6 tersebut dijelaskan sebagai berikut: Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemegang Hak Tanggungan.

Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh Kreditur dalam pelunanasan piutangnya yaitu:

  1. Dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaanya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi bagi pemegang jaminan pertama;
  2. Dengan menggunakan titel eksekutorial melalui fiat ketua pengadilan negeri dengan menggunakan ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg tentang eksekusi grosse akta;
  3. Dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi;

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 di atas, maka apabila debitor cedera janji, hal ini dapat dimintakan untuk melaksanakan eksekusi, salah satunya dengan parate eksekusi.

  • Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan?

  • Tujuan Permasalahan

Mengetahui pengaturan Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tangungan

  1. PEMBAHASAN
  2. Pengaturan Parate Eksekusi Menurut Undang-Undang.

Eksekusi berasal dari kata “executie”, yang artinya melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Di mana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Dalam pengertian yang lain ; eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Subekti (Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta : BPHN, 1977, hlm 128) dan Retno Wulan Sutantio (Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 111) mengalihkan istilah eksekusi (executie) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” putusan. Pembakuan istilah ”pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan ”menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen).

Parate eksekusi atau hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri dapat kita temukan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan yaitu Gadai, Hipotik, Hak tanggungan, Fidusia. Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang hak parate eksekusi pada lembaga gadai:

”apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiutang adalah berhak, jika siberutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan, untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”

Pasal 1178 Ayat (2) KUH Perdata mengatur tentang hak parate eksekusi untuk lembaga hipotik:
”namun diperkenankanlah kepada siberpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya atau jika bunga yang terutang tidak bayar ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum untuk mengambil pelunasan uang pokok maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut dibukukan dalam register-register umum sedangkan penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan menyebutkan:
”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan:
”Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Kalau kita perhatikan Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata diatas, maka sebenarnya pembentuk undang-undang telah menentukan bahwa setiap pemegang jaminan gadai demi hukum selalu akan memiliki kewenangan parate eksekusi, kecuali jika sejak awal para pihak telah memperjanjikan lain. Artinya sekalipun tidak diperjanjikan, maka dianggap hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri itu selalu turut diperjanjikan. Hal ini dapat kita fahami mengingat pada jaminan gadai objek jaminannya dikuasai oleh si kreditur, sehingga dengan adanya peralihan penguasaan itu (atas objek benda bergerak) sepatutnya si pemegang jaminan memiliki hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri ketika si debitur wanprestasi.

Berbeda dengan prinsip yang diberikan undang-undang terhadap lembaga hipotik undang-undang mensyaratkan agar hak untuk dapat melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjiannya. Prinsip ini di ikuti oleh Jaminan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Sedangkan jaminan fidusia memiliki karakteristik yang sama dengan jaminan gadai dimana para pihak tidak perlu memperjanjikan akan ada hak parate eksekusi undang-undang telah secara otomatis memberikan hak tersebut kepada si kreditur.

  1. Konflik Penalaran Mengenai Klausula “Menjual Atas Kekuasaan Sendiri

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kita dapat menemukan klausula ”hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri” atau ”beding van eigenmactig verkoop” adalah dari kalimat ”… maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu dimuka umum…” dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata yang mengatur tentang lembaga jaminan hipotik. Ketentuan tersebut diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hipotik pertama dalam bentuk sarana/cara pelunasan yang selalu siap ditangan pada waktu ia membutuhkannya, sehingga orang menyebutnya sebagai eksekusi yang selalu siap di tangan atau parate eksekusi. ( J. Satrio Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku I, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal: 224, lihat juga J. Satrio Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bandung, 1993, hal: 23). Ketentuan yang maknanya sejenis dengan Pasal 1178 Ayat (2) KUH Perdata diatas dapat kita temukan juga dalam Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan gadai, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri dalam jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, mengalami miss understanding dari pembuat undang-undang karena telah memberikan pengertian yang tidak konsisten dan saling bersinggungan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg tentang eksekusi grosse akta. Hal itu dapat kita lihat pada ketentuan penjelasan atas Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 pada bagian umum sub 9 dimana terdapat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut: …”dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini yaitu yang mengatur tentang lembaga parate eksekusi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui dan Pasal 258 Reglemen Acara Perdata untuk Daerah Luar jawa dan Madura”. Jika kita telaah penjelasan undang-undang diatas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memahami perbedaan antara parate eksekusi dengan eksekusi grosse akta, sehingga pembentuk undang-undang menganggap bahwa parate eksekusi tunduk pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg padahal parate eksekusi sama sekali tidak berhubungan dengan Pasal 224HIR/258 Rbg. Berbeda dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan sub 9 tersebut justru dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Bab V dua lembaga eksekusi tersebut dipisahkan secara tegas. Jadi disinilah letak inkonsistensinya karena antara ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dengan ketentuan penjelasannya telah saling bertentangan.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memang telah terjadi pencampuradukan pengertian antara lembaga parate eksekusi dengan eksekusi grosse akta, yaitu dengan munculnya Putusan MA-RI Nomor: 3201 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 terhadap sengketa tentang pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur pemegang hipotik, dalam putusannya MA-RI memberikan perimbangan bahwa penjualan lelang (parete eksekusi) tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, (J. Satrio Hukum Jaminan, Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan buku I, Ibid, hal: 233).

Kesesatan dalam memahami pengertian parate eksekusi pernah disampaikan juga oleh Budi Harsono dalam sebuah seminar dengan menyatakan bahwa ”bagi kreditor pemegang hipotik atas tanah, hukum menyediakan 2 (dua) kemudahan dalam melaksanakan eksekusi jika debitur cidera janji. Tanpa harus melalui pengajuan gugatan perdata biasa menurut Pasal 224 HIR kreditor dapat minta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diadakan apa yang disebt parate eksekusi”.( Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal: 319, lihat juga HP Panggabean, Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (berikut tanggapan) Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal: 320-321). Memang benar bahwa jaminan hipotik/hak tanggungan memiliki dua lembaga eksekusi yaitu eksekusi grosse akte dan parate eksekusi berdasarkan hak yang telah diperjanjiakan antara kreditur dan debitur bahwa kreditur diberikan hak untuk menjual objek jaminan dalam kekuasaanya sendiri. Namun walaupun kedua lembaga tersebut melekat pada satu kreditur karena kebetulan sebagai pemegang hipotik/hak tanggungan pertama, secara substansial dua lembaga tersebut jelas sangat berbeda karena hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) tidak tunduk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg.

Beberapa kesimpangsiuran ini bukan hanya membuat para pemegang jaminan hak tanggungan menjadi kebingungan, namun juga telah membuat para petugas pelaksana lelang menjadi ragu untuk melaksanakan penjualan umum atas objek jaminan yang tidak melalui fiat ketua pengadilan negeri dan akibatnya para petugas kantor lelang selalu menolak pengajuan penjualan umum yang dimintakan tanpa adanya penetapan dari ketua pengadilan, (Yahya Harahap, Kedudukan Grosse Akte Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Media Notariat no: 8-9 tahun III Oktober 1988, hal: 113) dengan alasan khawatir jika dikemudian hari penjualan lelangnya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini jelas akan mempersulit kreditur pemegang jaminan pertama untuk melakukan pelunasannya secara secerhana dan mudah.

  1. Parate Eksekusi dan Titel Eksekutorial

Titel eksekutorial yang berbunyi ”DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA” memang merupakan simbol bahwa suatu dokumen atau naskah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara. Dokumen atau naskah tersebut bisa dalam bentuk putusan pengadilan, grosse akta hipotik, sertifikat hak tanggungan, sertifikat fidusia, surat paksa yang dikeluarkan oleh PUPN maupun grosse akta pengakuan utang. Atas adanya titel eksekutorial tersebut si pemegangnya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan secara paksa kepada pengadilan dan pengadilan akan melaksanakannya melalui prosedur eksekusi.

Ada anggapan bahwa parate eksekusi dijalankan berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam grosse akta hipotik atau sertifikat hak tanggungan/fidusia, (Pemikiran pembentuk undang-undang yang beranggapan bahwa pelaksanaan dari parate eksekusi adalah dengan menggunakan titel eksekutorial dapat kita lihat dalam penjelasan atas Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 pada bagian umum sub 9) padahal kekuatan untuk melaksanakan parate eksekusi bukan didasarkan atas suatu titel eksekutorial melainkan didasarkan atas kuasa mutlak yang diberikan oleh si pemberi jaminan (debitur) kepada si pemegang jaminan (kreditur) dalam bentuk mandat. (J. Satrio Jaminan, Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan buku I, , Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal: 224. catatan: menurut J Satrio bahwa kata ”secara mutlak akan dikuasakan” yang terkandung dalam Pasal 1178 Ayat (2) KUH Perdata merupakan terjemahan dari kata ”onherroeppelik zal zijn gemachtigd” yang arti sebenarnya adalah ”tidak bisa ditarik kembali dikuasakan”). Sebagai bukti sederhana adalah pada jaminan gadai, meskipun pada jaminan gadai tanpa adanya titel eksekutorial namun pemegang jaminan tetap dapat melakukan parate eksekusi jika batas waktu penebusan telah terlewati, sehingga ada atau tidaknya titel eksekutorial sama sekali tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya kewenangan kreditur pemegang jaminan pertama untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri.

  • PENUTUP
  1. Kesimpulan

Kemudahan yang ditawarkan undang-undang dalam eksekusi kenyatannya tidak selalu mudah untuk ditempuh, terlebih didalam praktiknya proses pelaksanaan parate eksekusi telah mengalami pergeseran makna, karena dewasa ini penjualan objek jaminan dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) tidak dapat lagi dipergunakan oleh para kreditur pertama dalam Jaminan Hak Tanggungan dengan alasan bahwa setiap penjualan umum (lelang) terhadap objek jaminan harus melalui fiat ketua pengadilan. Jika parate eksekusi masih harus melalui fiat dari ketua pengadilan, maka letak parat-nya sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bias dikatakan tidak ada. Karena pada prinsipnya parate eksekusi merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dalam parate eksekusi masih harus adanya perintah berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka penjualan tersebut bukan lagi ”atas kekuasaan sendiri” melainkan ”atas kekuasaan pengadilan” sehingga tidak lagi ada bedanya dengan eksekusi grosse akta dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Fidusia pada bab yang mengatur tentang eksekusi telah dirumuskan secara terpisah antara eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial dengan parate eksekusi berdasarkan hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri. Jadi sebenarnya aturan hukum yang ada sudah cukup jelas walaupun disatu sisi dan lainnya terdapat kesimpangsiuran pengertian antara parate eksekusi dengan eksekusi grosse akta, sehingga keragu-raguan selama ini karena adanya pendapat bahwa pelaksanaan penjualan umum objek jaminan tanpa fiat ketua pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum sudah mulai dijawab dengan keluarnya beberapa Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998 jo SE-23/PN/2000/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996,

  1. Saran
  2. Peraturan Parate Eksekusi Hak Tanggungan dibuat dalam satu kesatuan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam praktek.
  3. Lembaga parate eksekusi seharusnya dapat dihidupkan kembali untuk membantu para kreditor dalam mengatasi masalah kredit macet di dunia perbankan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal: 319, lihat juga HP Panggabean, Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (berikut tanggapan) Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,

  1. Satrio Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku I, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal: 224, lihat juga J. Satrio Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bandung, 1993,
Moch. Farhan Ismail, PARATE EKSEKUSI vs EKSEKUSI GROSSE AKTA (Dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan), http://www.facebook.com/notes/mochfarhanismail

Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Bandung : Alumni, 1979

Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta : BPHN, 1977,

Yahya Harahap, Kedudukan Grosse Akte Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Media Notariat no: 8-9 tahun III Oktober 1988,

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Ini  nih laporan PKKH (sejenis KKN atau magang tanpa gaji) yang udah selesai dibikin dan disetor. Bikinnya sih amburadul banget. Soalnya hari senin dikumpul, saya baru ngerjain di hari sabtu. Laporan ini akan diujikan tanggal 17 januari 2011 ini. Wish me luck!

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, dan demi pembangunan di bidang hukum maka diadakan suatu usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara yang kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tentang hukum acara pidana ini ditujukan untuk melaksanakan peradilan bagi Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara hukum dapat ditegakkan.

Dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tak bersalah / presumption of innocence yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, meskipun seseorang dalam keadaan sebagai narapidana, hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan tanpa memandang perbedaan bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, diinterograsi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu kajian terhadap pengawasan dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Hakim pengawas dan pengamat (wasmat) menjadi penting.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Hakim Pengawas Dan Pengamat (Hakim Wasmat) dalam melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan?

3. Tinjauan Pustaka

Hakim dengan kekuasaan Kehakiman yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Peranan yang besar dan menentukan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari system peradilan pidana itu, tapi yang utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana terbagi dalam tahap-tahap. Tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pemidanaan. Setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda, tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh Hakim dan pelaksanaan pemidanaan oleh lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut oleh undang-undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntut umum (jaksa) dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat dakwaan dari bahan bukti yang berasal dari pihak penyidik. Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum (jaksa) dengan terlebih dahulu melalui proses pembuktian. Terakhir lembaga pemasyarakatan dengan tugas dan kewenangan secara umum pelaksanaan pemidanaan agar terpidana dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi).

Namun apabila memperhatikan secara umum dan keseluruhan isi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terlihat bahwa Hakim tidak hanya berperan dalam lingkup tugas peradilan pidana secara sempit yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana (ajudikasi), akan tetapi tugas dan kewenangan yang dimilikinya masuk dan mulai sejak dari tahap penyidikan (pra – ajudikasi) sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pemidanaan (pasca – ajudikasi).

Pada tahap purna ajudikasi, status seorang pelaku tindak pidana sudah jelas dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum. Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Untuk itulah dibentuk system pemasyarakatan, yang bertugas menyiapkan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada terpidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan pula oleh adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada umumnya, setiap lembaga telah mempunyai mekanisme pengawasan dari dalam lembaga sendiri, yang disebut sebagai pengawasan internal. Namun obyektifitas pengawasan yang bersifat internal ini sering kali dipertanyakan, sehingga dianggap masih diperlukan pengawasan yang berasal dari luar lembaga (eksternal). Pengawasan eksternal dapat berasal dari sesama penegak hukum (sub system lain), dari lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah, dari masyarakat yang dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat perorangan. Untuk tahap pelaksanaan pidana ini, oleh KUHAP telah diperkenalkan suatu lembaga khusus yang pada masa peraturan yang digantikannya Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tidak ada, yaitu lembaga hakim pengawasan dan pengamatan (wasmat).

4.Tujuan Penulisan

4.1 Tujuan Umum

Mengetahui dan memahami bagaimana Hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan

4.2 Tujuan Khusus

Menyajikan suatu gambaran tentang fungsi, tugas, peranan dan keberadaan Hakim pengawas dan pengamat di suatu Pengadilan.

5. Manfaat Penulisan

a.       Manfaat teoritis, yaitu bermanfaat bagi pengembangan wawasan keilmuan penulis dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum

b.      Manfaat praktis, yaitu bermanfaat sebagai sumbangan bagi hukum positif terutama di bidang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan

6. Metode Penulisan

Dalam rangka penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis – empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian eksploratif ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum adanya teori-teori, atau belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. Atau kalaupun sudah ada masih relative sedikit, begitu juga masih belum adanya dan / atau sedikitnya literature atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut.

Data yang digunakan dalam metode penelitan hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunderData primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun dari informan. Dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum seperti ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, karya tulis hukum, jurnal-jurnal, dan buku-buku hukum (text book).

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

A. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam proses peradilan pidana ada satu lembaga yang aktif sesudah putusan dijatuhkan yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Hakim Wasmat ini ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1)               pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

(2)               Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua (2) tahun.

Dengan demikian, Hakim Wasmat adalah hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam hal putusan Pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan Hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggungjawab atas putusan yang dijatuhkannya, sehingga Hakim harus mengetahui apakah putusannya tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan tidak hanya berakhir sampai pada penjatuhan putusan. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim tersbeut, maka Hakim akan dapat mengetahui hasil yang baik maupun buruk dari suatu putusan Pengadilan. Secara teoritis, semangat yang menjiwai diaturnya pengawasan oleh Hakim tersebut adalah untuk mendekatkan Pengadilan, tidak saja dengan Kejaksaan tetapi juga degan Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu rangkaian proses pidana.

B. Landasan Yuridis Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim Wasmat diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab XX Pasal 277 s/d 283 KUHAP mengenai Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

C. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim Wasmat yang mempunyai tugas mengawasi dan mengamati agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat 1 KUHAP). Karena pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana melainkan pembinaan narapidana baik secara psikis maupun pisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum.

Mengingat inti pengertian”pengawasan” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut:

a.       Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

b.      Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan terpidana.

c.       Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakat tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

d.      Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

e.       Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

f.        Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun luarnya.

Mengingat inti pengertian” pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian pembinaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

a.       Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada factor (antara lain): type dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya),  keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan phychisnya dan lain-lain.

b.      Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI., Menteri Kehakiman RI., dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada Hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan Pengadilan Militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Ini berarti:

a.       tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di mana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.

b.      adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

D. Tahap-tahap Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Tahap-tahap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:[1]

1.         Mula-mula Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan penagdilan yang ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (pasal 278 KUHAP)

2.         Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh Hakim pengawas dan pengamat (pasal 279 KUHAP)

3.         Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan serta pengaruh timbale-balik antara perilaku narapidanan dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (pasal 280 KUHAP)

4.         Atas permintaan Hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut (pasal 281 KUHAP)

5.         Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP)[2]

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. la harus mampu mengumpulkan akta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberadan Hakim Wasmat dimaksudkan untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan hakim; dan dilaksanakan oleh hakim dengan masa jabatan dua tahun. Dalam prakteknya lembaga ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam temuan di lapangan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri (tersebut) tidak satupun staf atau pegawai di Pengadilan Negeri (tersebut) yang mengetahui siapa yang menduduki jabatan sebagai Hakim Wasmat. Sehingga data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian empiris tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa keberadaaan hakim wasmat di Pengadilan Negeri  tidak efektif atau kurang eksis.  Hambatan dari berbagai segi yang menjadi alasan tidak efektifnya lembaga ini, mencakup hambatan dari segi peraturan perundang-undangan, hambatan dari segi fasilitas, hambatan dari segi hakim wasmatnya sendiri serta hambatan dari segi aparat penegak hukum lainnya.

Apabila kita mencermati konsep Pemasyarakatan yang terkandung di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 di mana penanganan terhadap narapidana didasarkan pada konsep “pembinaan” dan “bimbingan” serta “rehabilitasi” dan “reintegrasi sosial”, maka pendekatan yang harus dilakukan semestinya adalah pendekatan secara individual. Namun konsep ini ternyata sampai sekarang belum dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu, adalah merupakan undang-undang Pokok yang harus dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana. Ketidak sinkronan tersebut tentu akan menghalangi pencapaian tujuan yang diharapkan dari keberadaan lembaga Hakim wasmat.

2. Saran

Pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius mengenai keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Keberadaan Hakim Wasmat menjadi penting sebagai bentuk pemenuhan peraturan perundang-undangan.

[1] Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Komentar Atas KUHAP, cet.ke-2, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.89

[2] M.Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi kedua, cet,ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hal.243

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebgai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat melakukan usaha dan juga sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan usaha, sewa-menyewa, dan jual-beli. Begitu pentingannya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Seiring berkembangnya zaman dalam memasuki era globalisasi, kemungkinan semakin terbukanya kesempatan investor asing untuk berinvestasi dan membuka usaha maupun untuk memiliki properti di Indonesia kian besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang berkembang, sehingga akan membuat para pengusaha melirik Indonesia sebagai tempat untuk membuka berbagai usaha.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu :

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.[1]

Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme yang menyatakan bahwa :

“Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”.

Asas Nasionalitas adalah salah satu asas dalam UUPA. Asas Nasionalitas dalam hal ini sama dengan Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. (Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2) UUPA). Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Dalam asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia dan hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Jadi tanah itu hanya disediakan untuk warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. Asas nasionalisme ini terdapat dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3). Pasal 1 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa ”seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, menyatakan bahwa ”Seluruh bumi, air dan rang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Ini berarti bumi, air, dan angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak daripada pemiliknya saja. Demikian pula , tanah-tanah di daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah  atau pulau yang bersangkutan saja. Pada Pasal 1 ayat (3) UUPA, dinyatakan bahwa “ hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi ,air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi “.

Dengan demikian warga negara asing atau badan usaha asing tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. namun warga negara asing dapat memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan Hak sewa Untuk Bangunan. Kesemua hak yang diberikan kepada warga negara asing oleh pemerintah dinyatakan sudah cukup untuk memberikan peran kepada warga negara asing untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Hak-hak ini diberikan kepada asing untuk memajukan perekonomian di Indonesia tanpa mencederai dari asas nasionalitas dan asa kebangsaan yang dianut dalam UUPA. Hal ini secara garis besar telah diatur dalam Pasal 41 & Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah. Akan tetapi, layaknya sebuah produk hokum bahwa tidak ada yang sempurna, ada saja celah bagi warga Negara asing untuk dapat memiliki tanah di Indonesia, salah satunya dengan perjanjian nominee.

1.2              Rumusan Masalah

Bagaimana Keabsahan perjanjian nominee yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia ?

 

BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA 

  1. Perjanjian Nominee

Perjanjian nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.Perkembangan perjanjian nominee ini terjadi dikarenakan keinginan warga negara asing untuk mempunya hak milik atas tanah di Indonesia secara umumnya.

Namun tentu harapan itu tidak dapat terpenuhi karena adanya peraturan yang melarang warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, selain itu juga betentangan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam undang-undang Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan perjanjian nominee yang memungkinkan warga negara asing untuk membeli dan menguasai bidang tanah dengan hak milik.

Dalam praktek di lapangan nominee digunakan bagi Warga Negara Asing untuk dapat menguasai tanah dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia dan dibuatlah perjanjian Nominee dengan akta dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut, dimana dengan menggunakan perjanjian tersebut Warga Negara Asing dapat memiliki tanah dengan hak milik dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama Warga Negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee[2].

Perjanjian nominee atau nominee agreement dapat diartikan sebagai perjanjian pernyataan dan kuasa. Serorang WNImenyatakan bahwa tanah itu bukan miliknya dan ia memberi kuasa kepadaWNA untuk dapat menjual  dan dalam hal itu pengikatan melalui surat perjanjian dibawah tangan yang menjadi pengikatnya. Dengan adanya perjanjian nominee, orang asing cukup meminjam identitas dari seorang warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya dalam suatu sertifikat tanah dan warga negara asing menilai bahwa perjanjian ini jauh lebih praktis dan menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Secara teknis beberapa permasalahan akan timbul apabila tanah tersebut akan dipindahtangankan sementara nominee meninggal dunia, menghilang atau tidak diketahui alamatnya, akan tetapi persoalan-persoalan tersebut telah diantisipasi oleh orang asing yang bersangkutan dengan membuat suatu perjanjian, yang secara garis besar diperjanjikan sebagai berikut :

  1. Pernyataan bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang dari orang asing yang bersangkutan dan nominee hanya dipinjam namanya untuk dipakai keatas nama tanah tersebut dalam sertifikat. Segala biaya yang timbul dari pembelian tanah tersebut ditanggung oleh orang asing (misalnya biaya pajak/, IMB).
  2. Dibuat perjanjian antara orang asing dengan nominee tersebut suatu perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dan dengan biaya sewa yang direkayasa, sehingga seolah-olah legaldan tidak melanggar peraturan.
  3. Dibuat surat kuasa mutlak dari orang bali (nominee) kepada orang asing yang isinya boleh menjual dan menyewakan kepada siapapun dan surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut lagi.
  4. Dalam perjanjian nominee mengikat seluruh ahli waris kedua belah pihak baik dari orang asing maupun dari pihak nominee.

Perjanjian Nominee bisa dikatakan perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam hal ini Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bahwa mereka keluar menunjukkan seolah-olah terjadi perjanjian antara mereka, namun sebenarnya secara rahasia mereka setuju bahwa perjanjian yang nampak[3].

 

  1. Keabsahan Perjanjian Nominee

Perjanjian nominee merupakan salah satu cara untuk merekayasa aturan yang termaktub dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam pembuatan perjanjian nominee telah melanggar asas-asas dalam perjanjian maupun asas yang terdapat dalam UUPA, adapun asas yang dilanggar dengan adanya perjanjian nominee ini pada kasus kepemilikan hak atas di Indonesia oleh warga negara asing, yaitu :

  1. Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt)

Asas iktikad baik dalam hal ini  karena perjanjian ini dibuat untuk mengelabui Pasal 9 dan  Pasal 21 UUPA agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu[4] :

  1. Itikad baik nisbi (relative)

Dalam iktikad baik nisbi yaitu iktikad baik yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

  1. Itikad baikmutlak.

Penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

  1. Asas Nasionalitas atau Asas Kebangsaan (Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2) UUPA).

Dalam UUPA terdapat asas kebangsaan yang dimana menyatakan “Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam Pasal 1, maka menurut Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2).Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus(hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41)”.

Selain menganut konsepsi komunalistik religious yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, UUPA juga menganut prinsip nasionalitas.Dimana hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal 21 ayat (1) UUPA, yang kemudian pelaksanannya merupakan usaha untuk mewujudkan frasa yang termuat dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Amandemen IV Undang-undang dasar 1945. Hubungan yang dimaksud untuk hal ini adalah wujud dari hak milik[5].

Pada prinsipnya, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA.Untuk warga negara asing atau badan hukum asing yang hendak menggunakan tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah. Orang asing (yang berkedudukan di Indonesia) hanya dapat mempunyai hak pakai, hak sewa dan hak guna bangunan, serta hak guna usaha menurut UUPA.

c.         Sebab causa yang halal ( Pasal 1320 KUHPdt )

Yang dimaksud sebab causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt bukanlah sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh unang-undang ialah isi perjanjian itu, yang dimana menggambarkan tujuan hendak dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh unadng-undang atau tidak, apakah betentangan dengan ketertiban umum atau tidak (Pasal 1337 KUHPdt).

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah “batal demi hukum” (nietig, void).Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hukum, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia diangggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUHPdt).

Dari ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UUPA sudah jelas dan tegas dinyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat menguasai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan hak milik. Apabila WNA membeli, mengadakan pertukaran, menerima hibah, ataupun memperoleh warisan atas sebidang tanah yang dikuasai dengan hak milik, maka perbuatan hukum yang mendasari terjadinya perpindahan hak milik tersebut menjadi batal karena hukum dan  tanahnya  menjadi  tanah  negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA ).

Disamping itu, apabila WNA memperoleh tanah yang dikuasai dengan hak milik akibat percampuran harta, maka hak milik tersebut  harusdilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, hak milik atas tanah tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah  negara (Pasal 21 ayat (3) UUPA).

Perjanjian Nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjianInnominaat karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya dan tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata. Nominee adalah seseorang yang bertindak untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti sempit yang terbatas. Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali[6].

Dalam Keabsahannya perjanjian nominee sudah jelas tidak bisa dibenarkan dan perjanjian ini sudah tidak dianggap ada karena melanggar undang-undang dan asas perjanjian serta asas kebangsaan yang terkandung dalam UUPA. Menurut pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, bahwa ada suatu sebab yang halal, sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian bukanlah dimaksud dengan sebab yang halal dan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah tindakan orang-orang dalam  masyarakat. Sehingga dalam hal ini, sebab yang halal adalah mengenai objek atau isi dan tujuan prestasi yang terkandung dalam perjanjian itu sendiri, bukan mengenai sebab yang menjadi latar belakang dibuatnya suatu perjanjian[7].

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Perjanjian Nominee yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia adalah tidak sah menurut hokum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian Nominee terus berlangsung dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari perjanjian tersebut. Masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa apapun yang telah tertulis memiliki kekuatan bukti yang kuat dan mengikat sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk menggugat jika perjanjian tersebut dilakukan dengan kecurangan.

  1. Saran

Pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus.

 

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– pokok        Agraria.

Aliyin Yosep. 2012, “Asas-asas Hukum Perdata”,

http://yosepaliyinsh.blogspot.com/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html, Diakses jam 19.15 WIB, tanggal 1 Juli 2013

Djaja, Ida Bagus Gede Wdhi Wiratama Rai. “Pengaturan Mengenai Perjanjian Nominee dan keabsahannya (Ditinjau Dari UUPA)”.Hukum Bisnis. Universitas Udayana.

Garner, Bryant A. 1999,Black’s Law Dictionnary With Guide To Pronunciation.  St. Paul: West Publishing.

Putra, G. Agus Permana.2010, “Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat  Dibawah Tangan Berkaitan dengan Kepemilikan Tanah Di Bali”. Masters thesis, Univesitas Diponegoro

Purba, Natalia Christine. 2006, “Kesbsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing)”.Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Santoso,Urip. 2008,Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah, Jakarta. Kencana

Subekti.2002, Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan 19

[1] Santoso,Urip. 2008,Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah, Jakarta. Kencana, Hlm. 10

[2]Putra, G. Agus Permana.2010, “Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat  Dibawah Tangan Berkaitan dengan Kepemilikan Tanah Di Bali”. Masters thesis, Univesitas Diponegoro

[3]Subekti.2002, Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan 19, Hlm. 1

[4]Aliyin Yosep. 2012, “Asas-asas Hukum Perdata”,http://yosepaliyinsh.blogspot.com/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html Diakses jam 19.15 WIB, tanggal 20 April 2014

[5]Djaja, Ida Bagus Gede Wdhi Wiratama Rai. “Pengaturan Mengenai Perjanjian Nominee dan keabsahannya (Ditinjau Dari UUPA)”.Hukum Bisnis. Universitas Udayana.

[6] Garner, Bryant A. 1999,Black’s Law Dictionnary With Guide To Pronunciation.  St. Paul: West Publishing, Hal.1072

[7]Purba, Natalia Christine. 2006, “Kesbsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing)”.Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 34-35