Sejarah Perkembangan Fidusia di Indonesia

ABSTRAK

Ketentuan perihal jaminan kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang yang mengatur mengenai lembaga jaminan.  Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan Fidusia kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.UUJF membuka peluang seluas-luasnya bagi pembebanan jaminan terhadap benda bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan, juga memuat prosedur tata cara melakukan jaminan fidusia dan terdapat aturan mengenai lembaga jaminan fidusia, yang pada peraturan jaman dahulu tidak memuat persoalan ini.

Kata Kunci : Fidusia, Jaminan Fidusia.

 

 

I.          PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

“Fidusia” menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan.Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap dengan sebutan Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

Di tengah perekonomian yang terus berkembang dan kebutuhan modal untuk memajukan dan mengembangkan suatu usaha, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, tiap orang dapat mendapatkan sumber modal berupa dana dengan jaminan. Mengenai jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dalam Buku II Titel XIX, XX, XXI masing-masingmengenai piutang yang di istimewakan, gadai dan hipotik, dan peraturanlainnya seperti KUHDagang Buku II Pasal-pasal 314, 315, 315a, b, c, d, e(hipotik atas kapal), S. 1909-584, S.1908-542 jo. Pasal 1164 KUHPerdatatentang kebendaan dan hak(hipotik untuk benda tidak bergerak, hak pakai-hasil, hak numpang karangdan usaha, bunga tanah, bunga sepersepuluh, dan hak-hak lainnya).

Pengakuan fidusia sebagai instrument jaminan terdapat di dalam yurisprudensi seperti pada Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57)mengenai peminjaman uangyang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan, Arrest Hoogge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 atas perkara Clignett dengan Bataafsche Petroleum Maatschappij, Arrest Hoge Raad 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang perkara Aw de Haan melawan Heineken Bierbrouwerij Maatschappij, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/ Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria.

Akan tetapi peraturan ini dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dikarenakan: 1. Tidak diaturnya persoalan jaminan dengan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, sebagai contoh rumah susun, apartemen. 2. Tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia.

Keadaan demikian mendorong untuk timbulnya suatu peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan hukum yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta tahun 1999. Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diharapkan mampu mengakomodir persoalan jaminan fidusia serta turut memajukan perekonomian bangsa.

Pembedaan Fidusia dengan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1)dan ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yaitu :

Ayat (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan, selain itu memberikan status yang jelas lembaga jaminan fidusia, yang selama ini dikonstruksikan dalam berbagai bentuk seperti “Jual beli dengan Hak Membeli Kembali”, Jual Beli Semu, Gadai diam-diam dan Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan, juga untuk memberikan kepastian hukum.

Undang-undang ini lahir atau dibuat adalah untuk lebih mengakomidasi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum (yang memerlukan dana) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsideran menimbang dan penjelasan umumnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka dirasa perlu untuk mengetahui sejauhmana UUJF berlaku dan diterapkan di Indonesia serta pengaruh perkembangan jaminan fidusia terhadap perekonomian di Indonesia.

1.2       Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implmentasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentan Jaminan Fidusia di Indonesia

2. Bagaimana cara eksekusi terhadap jaminan fidusia di Indonesia?                                                                              

II.        PEMBAHASAN

2.1       Implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Indonesia

Lahirnya jaminan fidusia murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak (Prof. R. Subekti, SH., Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hal. 66).

Pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam UUJF adalah : mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor penerima fidusia; menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada; jaminan fidusia wajib didaftarkan; sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial; pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan  bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia  mengatakan :

(1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada para yang berkepentingan juga memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan tahapan tentang pendaftaran jaminan fidusia yang dikemukakan di dihalaman sebelumnya terlihat bahwa dalam prakteknya tidak dipermasalahkan hal apa yang seharusnya didaftar, karena ternyata dalam prakteknya pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar tidak dibedakan. Dengan keadaan tersebut terlihat bahwa dalam prakteknya yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia, karena kalau yang dipakai pendaftaran benda maka akan ada pembedaan dalam pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Namun dalam kenyataannya semua pendaftaran jaminan fidusia diperlakukan sama, baik pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar. (Sobirin, Tesis : “KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA”, Penerbit: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2008, hal.89).

Dalam kenyataannya, masih banyak dari pihak penerima fidusia belum mendaftarkan hak jaminan atas benda yang menjadi objek fidusia. Mereka mendaftarkan apabila melihat gejala atau indikasi adanya kemacetan dari debitur(Salim H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004, hal. 30). Selain itu apabila kita melihat dan menganalisis lebih mendalam ketentuan pasal 11 (2) sangat susah diterapkan karena bagaimana apabila terjadi konflik dua sistem hukum (antara sistem hukum di luar negeri dengan sistem hukum nasional Indonesia), misalnya di negara tersebut tidak mengenal pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia. Hukum mana yang dipakai atau paling tidak bagaimana mengeksekusi objek jaminan fidusianya.

Akan tetapi dengan berlakunya undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum baik bagi Pemberi Fidusia terlebih bagi Penerima Fidusia, walaupun diakui dalam implementasinya/pelaksanaannya masih belum optimal.

 

2.2       Bagaimana cara eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang No. 42 tahun 1999  tentang Jaminan Fidusia, namun dalam prakteknya masih menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hal-hal tertentu, pelaksanaan eksekusi menimbulkan bias dan liku-liku lubang hukum, tidak dapat dilakukan secara efektif, sederhana dan cepat. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh munculnya perlawanan dari pihak debitur terhadap proses eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, pemberi fidusia bersiteguh mempunyai alasan bahwa pembebanan besarnya fidusia terlalu besar atau meminta penyelesaian dalam proses pengalihan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang besar. Tiga hal ini tentunya bukan maksud Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh kepastian hukum eksekusi jaminan, sehingga eksekusinya dapat berlangsung dengan mudah, efektif dan efisien. Dalam konteks inilah pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara ( Munir Fuady, Opcit.hal 57-60) :

  1. Eksekusi dengan title eksekutorial. Eksekusi dengan cara ini didasarkan pada akta yang mempunyai title eksekutorial, istilahnya adalah “Grosse Akte”, ialah dalam Akta Hipotik, Akta Pengakuan Hutang, yang keduanya berdasarkan Pasal 224 HIR, Akta Hak Tanggungan (lihat Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), dan Akta Fidusia (Undang-Undang No. 42 tahun 1999). Akta Eksekutorial berarti dapat dilakukan fiat eksekusi. Adalah merupakan Grosse Akte yang dibuat di hadapan Notaris dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki kekuatan hukum sama dengan Keputusan Hakim dan diatur dalam Pasal 224 HIR. Hal ini kemudian dicantumkan berlaku untuk Jaminan Fidusia dan diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia( Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum pemnerian kredit perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung:1998, hlm:97).
  2. Eksekusi Fidusia secara Parate yaitu  Eksekusi lewat pelelangan umum yan mana dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (Pasal 29 ayat (1) huruf b).
  3. Eksekusi Fidusia melalui penjualan di bawah tangan Eksekusi ini dilakukan dengan cara menjual benda objek fidusia secara di bawah tangan sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dengan syarat dilakukan berdasarkan antar Pemberi dan Penerima Fidusia, jika lebih menguntungkan para pihak, diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua Surat Kabar, dan pelaksanaan penjualan dilakukan setelah satu bulan.
  4. Eksekusi Fidusia secara mendaku; merupakan eksekusi fidusia dengan jalan mengambil objek jaminan fidusia agar menjadi milik kreditor secara langsung tanpa lewat suatu transaksi. Hal ini sesungguhnya dilarang oleh Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mengingat sifat fidusia dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan sehinga kenyataannya sudah berpindah kepada kreditor. Dengan demikian masalah larangan mendaku ini masih belum jelas.
  5. Eksekusi Fidusia terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan. Kedua jenis barang tersebut dapat dijual di pasar atau bursa sehingga Pasal 31 Undang-Undang Fidusia mengijinkan eksekusi dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Eksekusi Fidusia lewat gugatan biasa. Sesungguhnya Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan cara eksekusi melalui gugatan biasa. Apakah hal ini secara “a contrario” berarti tidak dapat melakukan eksekusi melalui gugatan biasa. Mengingat alasan dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk mempercepat proses penyelesaian hutang piutang maka melalui gugatan biasa yang ternyata memakan waktu dan biaya maka dipilih jenis-jenis penyelesaian Jaminan Fidusia lainnya yang lebih mudah.
  7. Eksekusi Fidusia menurut Undang-Undang Rumah Susun Salah satu model eksekusi fidusia adalah apa yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun (UU No. 16/1985) yang dilakukan dengan penjualan di bawah tangan langsung oleh kreditor tanpa melibatkan pengadilan maupun kantor lelang. Eksekusi di bawah tangan ini dapat dijalankan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  8. Diperjanjikan sebelumnya;
  9. Sepanjang menguntungkan kedua belah pihak;
  10. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah melampaui satu bulan setelah dibertahukan   secara tertulis kepada yang bersangkutan
  11. Diumumkan dengan cara memuat dalam dua surat kabar setempat atau media cetak lainnya
  12. Tidak ada yang menyatakan keberatan

Dalam hal itu terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eskekusi jaminan fidusia yang diatur dari Pasal 29 s/d 34, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

a)      Dalam hal debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi dapat dilakukan dengan cara melaksanakan title eksekutorial atau penjualan benda melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, maupun penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia agar dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

b)      Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

c)      Jika yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di Pasar atau di Bursa penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut.

d)     Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhdadap benda Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum.

e)      Setiap janji pemberian wewenang kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia jika debitor cidera janji, batal demi hokum.

f)       Hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, sebaliknya jika tidak mencukupi maka debitor tetap bertanggung jawab melunasi hutang yang belum terbayar.

 

III.       PENUTUP

3.1       Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikanpada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pada dasarnya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara jelas terkait Jaminan Fidusia secara sisi hukum materiilnya sudah terpenuhi hanya saja dari sisi hukum formil (Pelaksanaannya) belum semuanya berjalan dengan optimal karena tidak semua orang atau Badan Usaha (Badan Hukum maupun Tidak Berbadan Hukum) mendaftarkan Fidusia terhadap Barang-Barang / Benda Bergerak yang merupakan jaminan aset yang dimilikinya.
  2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Sertifikat Fidusia yang mempunyai titleeksekutorial, yang untuk melakukan eksekusi terlebih dahulu harusmendapatkan fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat. Untukkemudian dilakukan penjualan di muka umum melalui lelang di KantorLelang Negara. Hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek eksekusi jaminanfidusia adalah Objek Jaminan Fidusia tidak ditemukan, Debitur tidakmau menyerahkan obyek jaminan, Objek jaminan tidak dalam kondisiutuh. Selain hal tersebut pelaksanaan eksekusi fidusia memerlukanwaktu yang cukup lama serta prosedur yang tidak sederhana.Kemudian yang masih menjadi persoalan dalam hal ini adalah jikamuncul pihak yang keberatan atas eksekusi tersebut, ternyata belumjelas prosedurnya

1.2              Saran

3.1       Perlu ada aturan dan pengkajian lebih lanjut mengenai pasal 11 ayat (2) UUJF, juga pengawasan dari Pemerintah selaku pengawas dan penegak dari satu aturan (hukum) yang merupakan perwujudan dari kajian hukum, setelah melakukan aspek pembentukan hukum, maka haruslah melaksanakan aspek pelaksanaan hukum dan diikuti dengan konsisten dan taat asas terhadap aspek penegakan hukum. Sehingga terwujud dan tercapai tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut.

3.2       Dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia diharapkan kepada para pihak yang terkait baik kreditur maupun pejabat umum yang membuat akta tentang Fidusia, untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang fidusia untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Buku

Prof. R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum pemnerian kredit perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.

Sobirin, Tesis : Kajian Hukum Terhadap pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia daerah khusus ibukota Jakarta, Semarang : PT: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008

 

  1. Jurnal

Hermawan : 2005510003, Perlindungan Hukumkrediturdalampemberian kredit dengan Jaminan Fidusia, dalam Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid Jakarta,http://supremasihukumusahid.org

Umi Dawaty Vol.1 no 9 tahun 2012, Akibat hokum tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia oleh PT.Federal International Finance (FIF) Samarinda, dalam Jurnal Beraja Niti ISSN 2337- 4608,http://e-journal.fhunmul.ac.id

Winda Pebriant Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012 , Tinjauan Hukum atas eksekusi objek jaminan fidusia melalui farate eksekusi apabila objek jaminan beralih kepada pihak ketia atau Musnah,  dalam Jurnal Supremasi Hukum ISSN 1693-766X.  http://repository.unib.ac.id/

Yoan Budiyanto , Perlindungan hokum bagi perusahaan lembaga pembiayaan selaku kreditor terhadap musnah atau dialihkannya objek jaminan fidusia, dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. http://hukum.ub.ac.id/

David Kurniawan Lingga, Pertanggung jawaban pidana pemberi jaminan fidusia yang karena kesengajaannya melahirkan perjanjian fidusia dalam hubungannya dengan pasal 35 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia (Studi Kasus PT Sinar Mas Multi Finance)  http://jurnal.untan.ac.id

Ega Jalaluddin, Modul aspek hokum dalam ekonomi, jurnal hokumhttp://academia.edu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s